Duh, Irman Gusman Belum Rela Kehilangan Kursi Ketua DPD

IndonesiaHerald.com, Jakarta - Irman Gusman tampaknya belum rela melepaskan jabatannya sebagai Ketua DPD setelah ditetapkan sebagai tersangka suap rekomendasi distribusi gula impor. Irman meminta DPD menunggu hasil akhir gugatan praperadilan yang dilayangkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Pengacara Irman, Tommy Singh mengatakan, bukannya kliennya tak terima dicopot sebagai orang nomor satu di DPD. "Bukan tidak terima. Ini kan ada praperdilan, maka minta ditunggu," ujar Tommy di kantor KPK, Jumat (30/9). Karenanya, Tommy menegaskan, saat ini Irman masih ketua DPD karena belum dicopot. Tommy pun mendesak agar asas praduga tak bersalah dan proses praperadilan dihormati. Apalagi, masa persidangan praperadilan hanya 14 hari kerja. "Itu kan 14 hari masa kerja tidak lama," tegasnya. Razman Arief Nasution, pengacara Irman Gusman mengatakan, pihaknya sudah menyurati DPD agar menunggu hasil praperadilan sebelum mengambil kebijakan politik. "Kami juga sudah surati agar menunggu praperadilan dahulu," ujarnya, Jumat. (Sumber: jpnn.com).

IndonesiaHerald.com, Jakarta - Irman Gusman tampaknya belum rela melepaskan jabatannya sebagai Ketua DPD setelah ditetapkan sebagai tersangka suap rekomendasi distribusi gula impor. 

Irman meminta DPD menunggu hasil akhir gugatan praperadilan yang dilayangkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. 

Pengacara Irman, Tommy Singh mengatakan, bukannya kliennya tak terima dicopot sebagai orang nomor satu di DPD. 

"Bukan tidak terima. Ini kan ada praperdilan, maka minta ditunggu," ujar Tommy di kantor KPK, Jumat (30/9). 

Karenanya, Tommy menegaskan, saat ini Irman masih ketua DPD karena belum dicopot. 

Tommy pun mendesak agar asas praduga tak bersalah dan proses praperadilan dihormati. 

Apalagi, masa persidangan praperadilan hanya 14 hari kerja. "Itu kan 14 hari masa kerja tidak lama," tegasnya. 

Razman Arief Nasution, pengacara Irman Gusman mengatakan, pihaknya sudah menyurati DPD agar menunggu hasil praperadilan sebelum mengambil kebijakan politik. "Kami juga sudah surati agar menunggu praperadilan dahulu," ujarnya, Jumat. (Sumber: jpnn.com).