IndonesiaHerald.com, Jakarta, - Presiden Joko Widodo mewanti-wanti para menteri di Kabinet Kerja untuk tidak langsung mengajukan tambahan anggaran ke mitra komisi di DPR RI. Menurut Jokowi, selama ini masih ada sejumlah kementerian dan lembaga yang mengajukan penambahan anggaran langsung ke DPR. Padahal, seharusnya penambahan anggaran dikoordinasikan dulu dengan internal pemerintahan. "Tidak ada lagi yang seperti ini, sendiri-sendiri masuk ke komisi-komisi di DPR," kata Jokowi, saat membuka rapat terbatas di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (16/9/2016). "Harus melalui koordinasi dengan kami, dengan mekanisme pemerintah. Kalau tidak anggaran kita buyar lagi," ucapnya. Rapat terbatas Kabinet Kerja juga membahas mengenai perkembangan APBN-P Tahun 2016 dan RAPBN Tahun 2017. Jokowi juga mengingatkan agar pembahasan anggaran antara kementerian dan lembaga dengan DPR hanya sampai program secara umum. "Sekali lagi saya ingatkan hanya sampai program tidak sampai satuan tiga. Kalau tidak diingatkan nanti ada yang masih dibicarakan disana sampai satuan tiga. Tidak ada," ucap Jokowi. (Sumber: Kompas.com)
$type=grid$meta=0$readmore=0$snippet=0$count=3$show=home
IndonesiaHerald.com, Jakarta, - Presiden Joko Widodo mewanti-wanti para menteri di Kabinet Kerja untuk tidak langsung mengajukan tambahan anggaran ke mitra komisi di DPR RI.
Menurut Jokowi, selama ini masih ada sejumlah kementerian dan lembaga yang mengajukan penambahan anggaran langsung ke DPR.
Padahal, seharusnya penambahan anggaran dikoordinasikan dulu dengan internal pemerintahan.
"Tidak ada lagi yang seperti ini, sendiri-sendiri masuk ke komisi-komisi di DPR," kata Jokowi, saat membuka rapat terbatas di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (16/9/2016).
"Harus melalui koordinasi dengan kami, dengan mekanisme pemerintah. Kalau tidak anggaran kita buyar lagi," ucapnya.
Rapat terbatas Kabinet Kerja juga membahas mengenai perkembangan APBN-P Tahun 2016 dan RAPBN Tahun 2017.
Jokowi juga mengingatkan agar pembahasan anggaran antara kementerian dan lembaga dengan DPR hanya sampai program secara umum.
"Sekali lagi saya ingatkan hanya sampai program tidak sampai satuan tiga. Kalau tidak diingatkan nanti ada yang masih dibicarakan disana sampai satuan tiga. Tidak ada," ucap Jokowi. (Sumber: Kompas.com)
Category 6
/fa-signal/ TOP 7 In The WEEK$type=one$snipped=hide$show=home$readmore=0$snippet=0$author=0$comment
-
Risma@meninjau.ruang.Command.Center.Pemkot.Surabaya IndonesiaHerald.com, Surabaya - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini merasa tersingg...
-
IndonesiaHerald.com, Jakarta - Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti membantah adanya rekomendasi dari Ketua DPD RI Irman Gusman...
-
IndonesiaHerald.com, Jakarta - Calon kepala daerah yang enggan berkampanye dinilai telah melanggar hak publik. Sebab, mengetahui visi mi...
-
IndonesiaHerald.com, Sampit - Warga Kelurahan Ketapang dan Desa Telaga Baru, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang masih dilanda kecemasan. Se...
-
IndonesiaHerald.com, Jakarta - Prof Saldi Isra mengusulkan jenis remisi yang diberikan kepada narapidana harus dikurangi menjadi satu k...
-
The Hindu Dieng Temples. Photo by Wikitravel. Indonesia Herald-Wonosobo. Have you got an idea where you want spend your summer holida...
-
IndonesiaHerald.com, Jakarta - Politisi nyentrik Ruhut Sitompul dinonaktifkan dari posisinya sebagai Koordinator Juru Bicara Partai Demo...
-
IndonesiaHerald.com, Health - Kalau ditanya apa golongan darahnya orang-orang mungkin akan menjawab A, B, O, atau AB. Namun untuk Sara...
-
Indonesiaherald.com, Jakarta - Peneliti Senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro memprediksi Gubernur DKI Jakarta Ba...
-
Oh, Ternyata Begini Munculnya Disposisi "Gila" Ahok, Pesan Pada Kepala BPPD Jangan Sampai KecolonganIndonesiaHerald.com, Jakarta - Persidangan Mohamad Sanusi, terdakwa kasus suap Raperda reklamasi, digelar dengan agenda mendengar keter...
KOMENTAR