IndonesiaHerald.com, Jakarta - Ketua tim pemenangan Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama untuk Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2017, Nusron Wahid, menjawab kritik mengenai rangkap jabatan yang kini dilakoninya. Menurut dia, tidak masalah rangkap jabatan sepanjang tidak ada larangan dari Presiden Joko Widodo. Nusron kemudian mencontohkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani yang disebutnya juga rangkap jabatan. "Mbak Puan juga dobel-dobel. Sepanjang enggak ada larangan enggak apa-apa," ujar Nusron di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (15/9/2016) malam. Menurut Nusron, selain menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan masih memegang jabatan di partainya, PDI Perjuangan. Berdasarkan informasi dari website PDI-P, www.pdiperjuangan.id, Puan tercatat sebagai Ketua Bidang Politik dan Keamanan DPP PDI-P periode 2015-2020. Masih adanya nama Puan dalam struktur organisasi PDI-P ini dibenarkan Djarot Syaiful Hidayat, Wakil Gubernur DKI Jakarta yang juga menjabat Ketua DPP PDI-P Bidang Keanggotaan dan Organisasi. Namun, menurut Djarot, Puan dalam posisi non-aktif. "Masih kok, cuma non-aktif," kata Djarot saat dikonfirmasi secara terpisah. Sementara itu, menurut Nusron, sampai saat ini Presiden Jokowi tidak memintanya untuk mundur dari jabatannya di pemerintahan, yakni sebagai Kepala Badan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). "Kalau soal mundur atu tidak mundur itu urusan saya dan Pak Jokowi," ujar politisi Partai Golkar ini. Selain menjabat sebagai Kepala BNP2TKI, Nusron adalah Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Jawa dan Sumatera Partai Golkar. Ia kini terlibat aktif sebagai ketua tim pemenangan Ahok untuk Pilkada 2017. Posisi Nusron yang rangkap jabatan ini dikritik sejumlah anggota DPR. Mereka mengingatkan bahwa Jokowi pernah meminta agar pejabat negara tidak merangkap jabatan di struktural partai. Tujuannya, agar lebih fokus di pemerintahan. Menanggapi hal itu, Nusron menyebut bahwa dirinya fokus menjalankan tugasnya sebagai Kepala BNP2TKI. "Tanya saja sama TKI-nya, sama orang kantor, saya lebih banyak ngurusin kantor saya atau Ahok?" ujar Nusron. (Sumber: Kompas.com).
$type=grid$meta=0$readmore=0$snippet=0$count=3$show=home
IndonesiaHerald.com, Jakarta - Ketua tim pemenangan Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama untuk Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2017, Nusron Wahid, menjawab kritik mengenai rangkap jabatan yang kini dilakoninya.
Menurut dia, tidak masalah rangkap jabatan sepanjang tidak ada larangan dari Presiden Joko Widodo.
Nusron kemudian mencontohkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani yang disebutnya juga rangkap jabatan.
"Mbak Puan juga dobel-dobel. Sepanjang enggak ada larangan enggak apa-apa," ujar Nusron di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (15/9/2016) malam.
Menurut Nusron, selain menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan masih memegang jabatan di partainya, PDI Perjuangan.
Berdasarkan informasi dari website PDI-P, www.pdiperjuangan.id, Puan tercatat sebagai Ketua Bidang Politik dan Keamanan DPP PDI-P periode 2015-2020.
Masih adanya nama Puan dalam struktur organisasi PDI-P ini dibenarkan Djarot Syaiful Hidayat, Wakil Gubernur DKI Jakarta yang juga menjabat Ketua DPP PDI-P Bidang Keanggotaan dan Organisasi.
Namun, menurut Djarot, Puan dalam posisi non-aktif. "Masih kok, cuma non-aktif," kata Djarot saat dikonfirmasi secara terpisah.
Sementara itu, menurut Nusron, sampai saat ini Presiden Jokowi tidak memintanya untuk mundur dari jabatannya di pemerintahan, yakni sebagai Kepala Badan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).
"Kalau soal mundur atau tidak mundur itu urusan saya dan Pak Jokowi," ujar politisi Partai Golkar ini.
Selain menjabat sebagai Kepala BNP2TKI, Nusron adalah Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Jawa dan Sumatera Partai Golkar.
Ia kini terlibat aktif sebagai ketua tim pemenangan Ahok untuk Pilkada 2017. Posisi Nusron yang rangkap jabatan ini dikritik sejumlah anggota DPR.
Mereka mengingatkan bahwa Jokowi pernah meminta agar pejabat negara tidak merangkap jabatan di struktural partai.
Tujuannya, agar lebih fokus di pemerintahan. Menanggapi hal itu, Nusron menyebut bahwa dirinya fokus menjalankan tugasnya sebagai Kepala BNP2TKI.
"Tanya saja sama TKI-nya, sama orang kantor, saya lebih banyak ngurusin kantor saya atau Ahok?" ujar Nusron. (Sumber: Kompas.com).
Category 6
/fa-signal/ TOP 7 In The WEEK$type=one$snipped=hide$show=home$readmore=0$snippet=0$author=0$comment
-
Potret Sultan Syarif Kasim II di Istana Siak Sri Indrapura IndonesiaHerald.com, Riau - Liburan ke Siak akhir pekan ini, traveler bisa ...
-
Soetantyo Moechlas. Photo Tribun IndonesiaHerald.com - Mukidi. Nama ini di mana-mana disebut. Cerita-cerita Humor segar mengisi group-gr...
-
IndonesiaHerald.com, Jakarta - Calon kepala daerah yang enggan berkampanye dinilai telah melanggar hak publik. Sebab, mengetahui visi mi...
-
IndonesiaHerald.com, Jakarta - Politisi nyentrik Ruhut Sitompul dinonaktifkan dari posisinya sebagai Koordinator Juru Bicara Partai Demo...
-
IndonesiaHerald.com, Health - Kalau ditanya apa golongan darahnya orang-orang mungkin akan menjawab A, B, O, atau AB. Namun untuk Sara...
-
Indonesiaherald.com, Jakarta - Peneliti Senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro memprediksi Gubernur DKI Jakarta Ba...
-
Indonesiaherald.com, Jakarta - DPC PDI-P Surabaya berang atas pernyataan gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di salah satu ...
-
Pinisepuh Perguruan Sandi Murti Ngurah Harta (kanan) didampingi Gus Yadi dari Patriot Garuda Nusantara di Mapolda Bali, saat akan melapork...
-
IndonesiaHerald.com, Sampit - Warga Kelurahan Ketapang dan Desa Telaga Baru, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang masih dilanda kecemasan. Se...
-
IndonesiaHerald.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengimbau agar panti asuhan Yayasan Shohibul Al-Ist...
KOMENTAR