IndonesiaHerald.com, Jakarta - Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla menggencarkan operasi pemberantasan pungutan liar (pungli) di sektor pelayanan publik. Program ini langsung diikuti kementerian termasuk Polri.
Pemberantasan pungli juga menjadi perhatian Pemprov DKI Jakarta. Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyebut pihaknya memprioritaskan layanan publik yang bersih dari penyimpangan. Karena itu laporan dugaan penyimpangan yang disertai bukti kuat akan ditindaklanjuti.
"Kami menerima laporan WhatsApp atau surat kaleng pun kami selidiki. Sudah banyak PNS dipecat di DKI karena pungli," kata Ahok saat dihubungi detikcom, Minggu (16/10/2016).
Menurut Ahok, penyakit 'pungli' ada di berbagai sektor pelayanan seperti uji kendaraan bermotor,Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil termasuk di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
"Sekarang setelah diberhentikan (petugas yang melakukan pungli) mulai hilang," kata Ahok.
Sebelumnya Ahok mengungkap pungli di tempat pemakaman umum (TPU). Ahok pernah menyebut ada oknum pegawai terang-terangan meminta pungli untuk membayar cicilan mobil dan rumah.
Ada juga pengungkapan pungli dalam pengujian kendaraan bermotor (KIR). Oknum petugas melakukan pungli untuk memudahkan para pemilik kendaraan bermotor.
"Jadi kalau ada laporan ada yang pungli di sini (Pemprov DKI) pasti kita berhentikan dari PNS. Pengawasan selain dapat laporan, kita pasang CCTV dan lihat sistem. Makanya kita ingin semua izin surat keluar harus cepat. Saya juga minta partisipasi masyarakat, kalau Anda mengalami kesulitan dari orang-orang kami, Anda harus lapor," tegas Ahok, Rabu (12/10).
Presiden Jokowi sebelumnya mengingatkan pemberantasan pungli tidak mengenal nominal. Petugas yang melakukan penyimpangan harus ditindak tegas.
"Jangankan puluhan atau ratusan juta, urusan Rp 10 ribu juga akan saya urus. Ini kan kecil-kecil tapi menjengkelkan, kecil-kecil meresahkan. Kecil-kecil tapi dari Sabang sampai Merauke. Ada di kantor-kantor, pelabuhan-pelabuhan, jalan-jalan dan lain-lain, ini kan bisa triliunan jadinya," terang Jokowi.
Komitmen memberantas pungli ini ditunjukkan pemerintah dengan membentuk tim Sapu Bersih Pungli (Saber Pungli). Menko Polhukam Wiranto yang memegang komando tim menegaskan kerja timnya bergerak ke seluruh lini.
"Calo termasuk (yang jadi sasaran). Pungli itu kan pungutan liar. Maka kalau kita orientasinya kepada punglinya, maka siapa saja yang melakukan pungli kepada masyarakat akan terkena. Apakah itu calo, preman di pasar-pasar, ormas yang malak-malak rakyat, semua akan terkena itu. Pungli itu jangan sampai hidup di negeri ini," tegasnya. (Sumber: detik.com).
IndonesiaHerald.com, Jakarta - Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla menggencarkan operasi pemberantasan pungutan liar (pungli) di sektor pelayanan publik. Program ini langsung diikuti kementerian termasuk Polri.
Pemberantasan pungli juga menjadi perhatian Pemprov DKI Jakarta. Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyebut pihaknya memprioritaskan layanan publik yang bersih dari penyimpangan. Karena itu laporan dugaan penyimpangan yang disertai bukti kuat akan ditindaklanjuti.
"Kami menerima laporan WhatsApp atau surat kaleng pun kami selidiki. Sudah banyak PNS dipecat di DKI karena pungli," kata Ahok saat dihubungi detikcom, Minggu (16/10/2016).
Menurut Ahok, penyakit 'pungli' ada di berbagai sektor pelayanan seperti uji kendaraan bermotor,Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil termasuk di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
"Sekarang setelah diberhentikan (petugas yang melakukan pungli) mulai hilang," kata Ahok.
Sebelumnya Ahok mengungkap pungli di tempat pemakaman umum (TPU). Ahok pernah menyebut ada oknum pegawai terang-terangan meminta pungli untuk membayar cicilan mobil dan rumah.
Ada juga pengungkapan pungli dalam pengujian kendaraan bermotor (KIR). Oknum petugas melakukan pungli untuk memudahkan para pemilik kendaraan bermotor.
"Jadi kalau ada laporan ada yang pungli di sini (Pemprov DKI) pasti kita berhentikan dari PNS. Pengawasan selain dapat laporan, kita pasang CCTV dan lihat sistem. Makanya kita ingin semua izin surat keluar harus cepat. Saya juga minta partisipasi masyarakat, kalau Anda mengalami kesulitan dari orang-orang kami, Anda harus lapor," tegas Ahok, Rabu (12/10).
Presiden Jokowi sebelumnya mengingatkan pemberantasan pungli tidak mengenal nominal. Petugas yang melakukan penyimpangan harus ditindak tegas.
"Jangankan puluhan atau ratusan juta, urusan Rp 10 ribu juga akan saya urus. Ini kan kecil-kecil tapi menjengkelkan, kecil-kecil meresahkan. Kecil-kecil tapi dari Sabang sampai Merauke. Ada di kantor-kantor, pelabuhan-pelabuhan, jalan-jalan dan lain-lain, ini kan bisa triliunan jadinya," terang Jokowi.
Komitmen memberantas pungli ini ditunjukkan pemerintah dengan membentuk tim Sapu Bersih Pungli (Saber Pungli). Menko Polhukam Wiranto yang memegang komando tim menegaskan kerja timnya bergerak ke seluruh lini.
"Calo termasuk (yang jadi sasaran). Pungli itu kan pungutan liar. Maka kalau kita orientasinya kepada punglinya, maka siapa saja yang melakukan pungli kepada masyarakat akan terkena. Apakah itu calo, preman di pasar-pasar, ormas yang malak-malak rakyat, semua akan terkena itu. Pungli itu jangan sampai hidup di negeri ini," tegasnya. (Sumber: detik.com).
KOMENTAR