Ada Agenda Terselubung, Gerindra Minta Jokowi Hentikan Investasi dari Tiongkok

IndonesiaHerald.com, Jakarta - Politikus Gerindra Ahmad Riza Patria meminta Presiden Joko Widodo menghentikan investasi dari Tiongkok Menurut Riza, saat ini dengan jumlah penduduk yang mencapai 1.4 miliar orang, pemerintah Tiongkok akan berusaha membawa keluar rakyatnya ke negara lain. Salah satunya dengan cara menanam investasi dan mempekerjakan warga Tiongkok di negara lain, termasuk Indonesia. "Karena Tiongkok itu harus mensejahterakan 1.4 miliar penduduk," ujar Riza di Cikini, Jakarta, Sabtu (22/10). Karena itu, Riza berharap Jokowi bisa bersikap tegas menghadapi kemungkinan tersebut, sebagaimana yang dilakukan Myanmar. "Myanmar itu berani menghentikan investasi Tiongkok, Cina," terang dia. Jika pemerintah terdesak memerlukan investasi demi pembangunan infrastruktur, sambung dia, Jokowi harus tegas membuat aturan untuk membatasi kewenangan investor. Selain itu, Wakil Ketua Komisi II DPR itu meminta presiden juga membangun keseimbangan dengan negara-negara lain di dunia untuk membentuk kerja sama. "Seperti Amerika, India, Eropa dan Rusia. Jangan apa-apa Tiongkok lagi," cetusnya. (Sumber: jpnn.com).

IndonesiaHerald.com, Jakarta - Politikus Gerindra Ahmad Riza Patria meminta Presiden Joko Widodo menghentikan investasi dari Tiongkok

Menurut Riza, saat ini dengan jumlah penduduk yang mencapai 1.4 miliar orang, pemerintah Tiongkok akan berusaha membawa keluar rakyatnya ke negara lain.

Salah satunya dengan cara menanam investasi dan mempekerjakan warga Tiongkok di negara lain, termasuk Indonesia.

"Karena Tiongkok itu harus mensejahterakan 1.4 miliar penduduk," ujar Riza di Cikini, Jakarta, Sabtu (22/10).

Karena itu, Riza berharap Jokowi bisa bersikap tegas menghadapi kemungkinan tersebut, sebagaimana yang dilakukan Myanmar.

"Myanmar itu berani menghentikan investasi Tiongkok, Cina," terang dia.

Jika pemerintah terdesak memerlukan investasi demi pembangunan infrastruktur, sambung dia, Jokowi harus tegas membuat aturan untuk membatasi kewenangan investor.

Selain itu, Wakil Ketua Komisi II DPR itu meminta presiden juga membangun keseimbangan dengan negara-negara lain di dunia untuk membentuk kerja sama.

"Seperti Amerika, India, Eropa dan Rusia. Jangan apa-apa Tiongkok lagi," cetusnya. (Sumber: jpnn.com).