IndonesiaHerald.com, Jakarta - Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla telah memasuki usia 2 tahun. Partai oposisi, Gerindra menilai persoalan ekonomi dan penegakan hukum menjadi catatan untuk pemerintahan saat ini.
"Pemerintah penting membangun kesinambungan, contoh ada yang positif membangun infrastruktur, tetapi harus dihitung cermat. Jangan sampai pelabuhan, waduk, ternyata tidak siap untuk digunakan," kata Ketua DPP Gerindra Riza Patria dalam Diskusi Polemik bertajuk 2 tahun Jokowi-JK 'Kerja-Citra-Drama' di Warung Daun, Jl. Cikini Raya No.26, Jakarta Pusat, Sabtu (22/10/2016).
Riza juga mengatakan bahwa penindakan aksi-aksi pungutan liar (pungli) yang baru-baru ini dilakukan jangan dijadikan pencitraan semata. Pelaku pungli harus ditindak setegas mungkin.
"Kita harapkan Pak Wiranto (Menko Polhukam-red) menindak aparat, mafia pungli hari ini masih terjadi. Jangan sampai tajam ke atas tetapi tumpul ke bawah. Secara umum saya beri nilai 5,5 untuk Jokowi-JK," ucapnya.
Senada dengan Riza, Politikus PDIP, Maruar Sirait masih memberikan sejumlah catatan terhadap kepemimpinan Jokowi-JK. Meski begitu ia memberikan apresiasi terhadap percepatan pembangunan infrastruktur yang tidak Jawa sentris, tetapi menurutnya masalah penegakan hukum masih perlu dibenahi.
"Masalah pungli, Pak Jokowi ada upaya untuk menyelesaikan hal itu. Tetapi saya masih memberi nilai 7, karena ada kasus besar yang harus diperbaiki seperti reklamasi dan BLBI," kata pria yang akrab disapa Ara itu dalam kesempatan yang sama.
Candi Sinaga selaku Kepala Infokom DPP ProJo (relawan Jokowi-red) yang juga hadir sebagai narasumber memberikan catatan terhadap kinerja para menteri kabinet. Menurutnya para menteri juga harus berani memberikan masukan kepada Presiden.
"Menteri saat ini masih ABS (Asal Bapak Senang), semestinya sebagai menteri sepatutnya juga memberikan saran yang membangun kepada Pak Presiden. Namun saya juga menilai pemerintahan Jokowi-JK sudah berjalan pada trek yang semestinya, saya beri nilai 8,5 secara keseluruhan," ujar Candi.
Kemudian Direktur Eksekutif INDEF, Enny Sri Hartati memberikan penilaian kinerja Jokowi-JK dari perspektif ekonomi. Menurutnya dua hal yang menjadi prioritas pemerintah dalam perekonomian adalah peningkatan daya beli masyarakat dan banyaknya lapangan pekerjaan.
"Saya hanya bisa melihat ekonomi, saya beri nilai masih di bawah 50. Pembangunan ekonomi harus berjalan step by step, prioritas yang harus segera dilakukan mereka adalah meningkatkan daya beli dan meningkatkan lapangan tenaga kerja," tutur Enny.
Sementara itu, Margarito Kamis selaku pakar hukum tata negara memberikan catatan terhadap penegakan hukum di Indonesia. Dia berharap agar Jokowi tidak diam seribu bahasa dalam menyelesaikan persoalan hukum.
"Dalam kasus hukum, Jokowi jangan diam seribu bahasa. Presiden adalah pada wujud pelaksanaan hukum, saya beri nilai 8,5 untuk keberanian Jokowi dalam tidak mengungkapkan hal yang sudah terang benderang," tandas Margarito. (Sumber: detik.com).
IndonesiaHerald.com, Jakarta - Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla telah memasuki usia 2 tahun. Partai oposisi, Gerindra menilai persoalan ekonomi dan penegakan hukum menjadi catatan untuk pemerintahan saat ini.
"Pemerintah penting membangun kesinambungan, contoh ada yang positif membangun infrastruktur, tetapi harus dihitung cermat. Jangan sampai pelabuhan, waduk, ternyata tidak siap untuk digunakan," kata Ketua DPP Gerindra Riza Patria dalam Diskusi Polemik bertajuk 2 tahun Jokowi-JK 'Kerja-Citra-Drama' di Warung Daun, Jl. Cikini Raya No.26, Jakarta Pusat, Sabtu (22/10/2016).
Riza juga mengatakan bahwa penindakan aksi-aksi pungutan liar (pungli) yang baru-baru ini dilakukan jangan dijadikan pencitraan semata. Pelaku pungli harus ditindak setegas mungkin.
"Kita harapkan Pak Wiranto (Menko Polhukam-red) menindak aparat, mafia pungli hari ini masih terjadi. Jangan sampai tajam ke atas tetapi tumpul ke bawah. Secara umum saya beri nilai 5,5 untuk Jokowi-JK," ucapnya.
Senada dengan Riza, Politikus PDIP, Maruar Sirait masih memberikan sejumlah catatan terhadap kepemimpinan Jokowi-JK. Meski begitu ia memberikan apresiasi terhadap percepatan pembangunan infrastruktur yang tidak Jawa sentris, tetapi menurutnya masalah penegakan hukum masih perlu dibenahi.
"Masalah pungli, Pak Jokowi ada upaya untuk menyelesaikan hal itu. Tetapi saya masih memberi nilai 7, karena ada kasus besar yang harus diperbaiki seperti reklamasi dan BLBI," kata pria yang akrab disapa Ara itu dalam kesempatan yang sama.
Candi Sinaga selaku Kepala Infokom DPP ProJo (relawan Jokowi-red) yang juga hadir sebagai narasumber memberikan catatan terhadap kinerja para menteri kabinet. Menurutnya para menteri juga harus berani memberikan masukan kepada Presiden.
"Menteri saat ini masih ABS (Asal Bapak Senang), semestinya sebagai menteri sepatutnya juga memberikan saran yang membangun kepada Pak Presiden. Namun saya juga menilai pemerintahan Jokowi-JK sudah berjalan pada trek yang semestinya, saya beri nilai 8,5 secara keseluruhan," ujar Candi.
Kemudian Direktur Eksekutif INDEF, Enny Sri Hartati memberikan penilaian kinerja Jokowi-JK dari perspektif ekonomi. Menurutnya dua hal yang menjadi prioritas pemerintah dalam perekonomian adalah peningkatan daya beli masyarakat dan banyaknya lapangan pekerjaan.
"Saya hanya bisa melihat ekonomi, saya beri nilai masih di bawah 50. Pembangunan ekonomi harus berjalan step by step, prioritas yang harus segera dilakukan mereka adalah meningkatkan daya beli dan meningkatkan lapangan tenaga kerja," tutur Enny.
Sementara itu, Margarito Kamis selaku pakar hukum tata negara memberikan catatan terhadap penegakan hukum di Indonesia. Dia berharap agar Jokowi tidak diam seribu bahasa dalam menyelesaikan persoalan hukum.
"Dalam kasus hukum, Jokowi jangan diam seribu bahasa. Presiden adalah pada wujud pelaksanaan hukum, saya beri nilai 8,5 untuk keberanian Jokowi dalam tidak mengungkapkan hal yang sudah terang benderang," tandas Margarito. (Sumber: detik.com).
KOMENTAR