IndonesiaHerald.com, Birmingham - Deputi Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodharwardani mengatakan, Presiden Joko Widodo terus melakukan upaya penyelesaian masalah hak asasi manusia yang terjadi di Papua.
"Penyelesaian masalah HAM di Papua itu tergantung dengan leadership (kepemimpinan), dan kita memiliki Presiden yang sangat aware (peduli) dengan Papua," kata Jaleswari, dalam diskusi yang digelar Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) di Inggris, Minggu (2/10/2016).
"Jarang sekali publik tahu bahwa sebetulnya itu terus dibahas dan tidak berhenti," ucapnya.
Deputi Staf Kepresidenan bidang Politik, Hukum, Keamanan dan HAM itu menceritakan proses di balik layar ketika Presiden Jokowi berkunjung ke Papua pada Desember 2015.
Saat itu, Presiden Jokowi memanggil para tokoh agama untuk dimintai pendapat mengenai rencana kunjungannya ke Papua. Presiden ingin melihat secara langsung kondisi masyarakat di Papua.
"Waktu itu untuk pertama kalinya Presiden Jokowi mengatakan tentang pembebasan tahanan politik dan langsung meresponnya dengan menelepon Panglima TNI, Kapolri dan Menkumham," kata Jaleswari.
Presiden Jokowi, menurut dia, juga sangat berkomitmen untuk menyelesaikan segala persoalan rumit yang terjadi di tanah Papua.
Hanya saja, menurut Jaleswari, media massa sangat jarang memberitakan mengenai perkembangan perbaikan persoalan Papua.
"Saya mengobrol dengan Menko Polhukam (Wiranto) untuk menanyakan proses pelanggaran HAM di Papua. Saya rasa publik harus tahu bahwa ini terus dijalankan, hanya di tingkat media masalah ini tidak terlalu dikapitalisasi untuk konsumsi publik," kata dia.
Dalam diskusi mengenai Papua itu turut hadir pula Bupati Puncak Papua, Willem Wandik, peneliti Papua dari UGM Bambang Purwoko, dan mahasiswa program doktoral University of Oxford Willem Burung.
Diskusi Papua tersebut merupakan bagian dari rangkaian acara Konvensi Internasional Pelajar Indonesia atau Indonesian Scholars International Convention (ISIC) 2016 di Birmingham, Inggris.
Hasil diskusi tersebut diharapkan dapat menjadi tantangan bagi para pelajar Indonesia untuk mencari penyelesaian terhadap permasalahan yang terjadi di Papua. (Sumber: Kompas.com).
IndonesiaHerald.com, Birmingham - Deputi Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodharwardani mengatakan, Presiden Joko Widodo terus melakukan upaya penyelesaian masalah hak asasi manusia yang terjadi di Papua.
"Penyelesaian masalah HAM di Papua itu tergantung dengan leadership (kepemimpinan), dan kita memiliki Presiden yang sangat aware (peduli) dengan Papua," kata Jaleswari, dalam diskusi yang digelar Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) di Inggris, Minggu (2/10/2016).
"Jarang sekali publik tahu bahwa sebetulnya itu terus dibahas dan tidak berhenti," ucapnya.
Deputi Staf Kepresidenan bidang Politik, Hukum, Keamanan dan HAM itu menceritakan proses di balik layar ketika Presiden Jokowi berkunjung ke Papua pada Desember 2015.
Saat itu, Presiden Jokowi memanggil para tokoh agama untuk dimintai pendapat mengenai rencana kunjungannya ke Papua. Presiden ingin melihat secara langsung kondisi masyarakat di Papua.
"Waktu itu untuk pertama kalinya Presiden Jokowi mengatakan tentang pembebasan tahanan politik dan langsung meresponnya dengan menelepon Panglima TNI, Kapolri dan Menkumham," kata Jaleswari.
Presiden Jokowi, menurut dia, juga sangat berkomitmen untuk menyelesaikan segala persoalan rumit yang terjadi di tanah Papua.
Hanya saja, menurut Jaleswari, media massa sangat jarang memberitakan mengenai perkembangan perbaikan persoalan Papua.
"Saya mengobrol dengan Menko Polhukam (Wiranto) untuk menanyakan proses pelanggaran HAM di Papua. Saya rasa publik harus tahu bahwa ini terus dijalankan, hanya di tingkat media masalah ini tidak terlalu dikapitalisasi untuk konsumsi publik," kata dia.
Dalam diskusi mengenai Papua itu turut hadir pula Bupati Puncak Papua, Willem Wandik, peneliti Papua dari UGM Bambang Purwoko, dan mahasiswa program doktoral University of Oxford Willem Burung.
Diskusi Papua tersebut merupakan bagian dari rangkaian acara Konvensi Internasional Pelajar Indonesia atau Indonesian Scholars International Convention (ISIC) 2016 di Birmingham, Inggris.
Hasil diskusi tersebut diharapkan dapat menjadi tantangan bagi para pelajar Indonesia untuk mencari penyelesaian terhadap permasalahan yang terjadi di Papua. (Sumber: Kompas.com).
KOMENTAR