IndonesiaHerald.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo memanggil Menko Polhukam Wiranto untuk membahas Operasi Tangkap Tangan (OTT) pungutan liar (pungli) di Kementerian Perhubungan. Wiranto menegaskan, Jokowi sadar pungli yang terjadi tidak hanya di satu kementerian dan butuh penanganan menyeluruh.
"Beliau melihat secara langsung, di lapangan bagaimana pungli berlangsung di salah satu kementerian. Beliau juga memahami dan tahu betul tidak di satu kementerian saja. Banyak kementerian lembaga, bahkan di seluruh nusantara lewat keluhan-keluhan rakyat itu. Banyak sekali hal hal yang menyangkut pungutan liar atau pungutan tidak resmi. Yang betul-betul menjadi keluhan masyarakat banyak, masyarakat kecil," kata Wiranto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (12/11/2016).
Menurut Wiranto, Jokowi menerima banyak masukan dari masyarakat pasca tangkap di Kemenhub tersebut. Tim gabungan Mabes Polri dan Polda Metro Jaya mengamankan 6 orang dan total uang Rp 95 juta.
"Berarti apa, masyarakat sangat mengharapkan kegiatan seperti ini seharusnya dilakukan sejak lama. Ada jutaan yang kemudian memberikan feedback untuk memberikan dukungan," kata Wiranto.
Karena itu Jokowi menginginkan dibentuknya sebuah Satuan tugas khusus untuk menangani masalah pungli. Nantinya, satuan ini akan menjarah ke setiap lapisan masyarakat.
"Hari ini Beliau memerintahkan kita segera menyusun satuan tugas yang segera efektif, satuan tugas yang langsung bisa menjamah atau katakanlah merayap ke seluruh lapisan masyarakat yang kira-kira dirugikan karena pungli ini," kata Wiranto.
Nantinya Satgas yang mengutamakan anggota tim dari kepolisian juga membuat sistem pelaporan cepat untuk menampung aduan masyarakat.
"Kita juga akan membuka satu sistem laporan cepat dan langsung lewat online. Sedang digarap. Bahwa Masyarakat di manapun, kapanpun tingkat pungli apapun itu langsung bisa punya akses melapor kepada satgas yang di pusat. Sehingga dapat segera ditangani," tambah Wiranto.
Wiranto menyebut satgas khusus ini akan diberi nama 'Saber Pungli'. Tim Saber Pungli dapat menghilangkan penyimpangan seperti pungutan liar.
"Presiden mengharapkan pungli bisa disapu bersih dari kehidupan bangsa yang lagi membangun. Oleh karena itu, Nama resmi nanti adalah Saber Pungli. Itu singkatan Sapu Bersih Pungli. Bukan pemberantasan, bukan penanggulangan tapi sapu bersih pungli," ujar Wiranto. (Sumber: detik.com).
IndonesiaHerald.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo memanggil Menko Polhukam Wiranto untuk membahas Operasi Tangkap Tangan (OTT) pungutan liar (pungli) di Kementerian Perhubungan. Wiranto menegaskan, Jokowi sadar pungli yang terjadi tidak hanya di satu kementerian dan butuh penanganan menyeluruh.
"Beliau melihat secara langsung, di lapangan bagaimana pungli berlangsung di salah satu kementerian. Beliau juga memahami dan tahu betul tidak di satu kementerian saja. Banyak kementerian lembaga, bahkan di seluruh nusantara lewat keluhan-keluhan rakyat itu. Banyak sekali hal hal yang menyangkut pungutan liar atau pungutan tidak resmi. Yang betul-betul menjadi keluhan masyarakat banyak, masyarakat kecil," kata Wiranto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (12/11/2016).
Menurut Wiranto, Jokowi menerima banyak masukan dari masyarakat pasca tangkap di Kemenhub tersebut. Tim gabungan Mabes Polri dan Polda Metro Jaya mengamankan 6 orang dan total uang Rp 95 juta.
"Berarti apa, masyarakat sangat mengharapkan kegiatan seperti ini seharusnya dilakukan sejak lama. Ada jutaan yang kemudian memberikan feedback untuk memberikan dukungan," kata Wiranto.
Karena itu Jokowi menginginkan dibentuknya sebuah Satuan tugas khusus untuk menangani masalah pungli. Nantinya, satuan ini akan menjarah ke setiap lapisan masyarakat.
"Hari ini Beliau memerintahkan kita segera menyusun satuan tugas yang segera efektif, satuan tugas yang langsung bisa menjamah atau katakanlah merayap ke seluruh lapisan masyarakat yang kira-kira dirugikan karena pungli ini," kata Wiranto.
Nantinya Satgas yang mengutamakan anggota tim dari kepolisian juga membuat sistem pelaporan cepat untuk menampung aduan masyarakat.
"Kita juga akan membuka satu sistem laporan cepat dan langsung lewat online. Sedang digarap. Bahwa Masyarakat di manapun, kapanpun tingkat pungli apapun itu langsung bisa punya akses melapor kepada satgas yang di pusat. Sehingga dapat segera ditangani," tambah Wiranto.
Wiranto menyebut satgas khusus ini akan diberi nama 'Saber Pungli'. Tim Saber Pungli dapat menghilangkan penyimpangan seperti pungutan liar.
"Presiden mengharapkan pungli bisa disapu bersih dari kehidupan bangsa yang lagi membangun. Oleh karena itu, Nama resmi nanti adalah Saber Pungli. Itu singkatan Sapu Bersih Pungli. Bukan pemberantasan, bukan penanggulangan tapi sapu bersih pungli," ujar Wiranto. (Sumber: detik.com).
KOMENTAR