IndonesiaHerald.com, Jakarta - Jakarta - Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta Andri Yansah menilai pemberantasan pungli akan sia-sia saja bila sistem masih manual. Untuk itu, Andri mendorong agar pelayanan publik dibangun dengan sistem berbasis IT. Hal ini diungkapkan Andri usai mengikuti Diskusi Permasalahan Trouble Spot dan Black Spot di Aula Traffic Management Center (TMC) Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Jakarta. "Untuk menangani publik, mau tidak mau harus bangun IT dalam setiap proses pelayanan masyarakat. Omong kosong pungli ini bisa diberantas kalau masih manual," ujar Andri kepada wartawan, Rabu (19/10/2016). Andri mencontohkan, salah satunya dengan memperbanyak CCTV di ruang pelayanan publik. "Di perhubungan paling banyak (CCTV), di Kir ada, rekomendasi amdal lalin ada. Oleh karena itu kita minta CCTV-nya bukan dalam bentuk kamera tapi anda-anda ini, masyarakat," tambahnya. Setelah sistem pelayanan berbasis IT terbangun, harus segera diluncurkan agar masyarakat bisa mengaksesnya secara lamgsung. Pemprov DKI sendiri telah memiliki aplikasi pelaporan 'Qlue'. "Saya katakan ke anggota jangan main-main lagi," imbuh Andri. Ia juga meminta kerja sama masyarakat untuk mendukung hal itu dengan melampirkan bukti-bukti. "Sehingga tidak salah memecat. Kan kasihan kalau mecat orang yang salah," lanjutnya. Masyarakat juga diminta untuk 'melawan' jika sudah mengikuti prosedur dalam proses pelayanan secara prosedur. "Sekarang kalau umpanya masyarakat akan mengurus sesuatu, dia harus penuhi persyaratan, saya yakin digebrak saja ketakutan," sambungnya. (Sumber: detik.com).
KOMENTAR