IndonesiaHerald.com, Jakarta - Politikus PKS Nasir Djamil pesimis terhadap efektifitas surat edaran, tentang pemberantasan pungutan liar (pungli), yang baru saja dikeluarkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur. Terlebih bila tidak diikuti dengan pengawasan dan penindakan. "Kalau SE hanya untuk memenuhi kewajiban institusi, harapan untuk mencegah pungutan liar di kementerian dan lembaga sulit untuk kita dapatkan," ujar Nasir di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/10). Menurutnya, Asman harus melakukan pengintaian terhadap sejauh mana pemberantasan pungli dilaksanakan oleh aparat. Sehingga satgas sapu bersih pungli bisa efektif dan optimal. Serta, tidak ditemukan lagi pungutan-pungutan liar. "Meski saya pribadi tak begitu optimis ini bisa diselesaikan dalam waktu yang dekat, kita harus perbaiki mentalitas, sistem, dan pengawasan," tutur anggota komisi III DPR itu. Dia berharap, ini bukanlah kebijakan instan yang dipengaruhi akan situasi. "Saya khawatir ini (pemberantasan pubgli) seperti kata orang, hanya panas-panas tahi ayam. Tapi, tidak ada tindak lanjutnya," duga Nasir. (Sumber: jpnn.com).
$type=grid$meta=0$readmore=0$snippet=0$count=3$show=home
IndonesiaHerald.com, Jakarta - Politikus PKS Nasir Djamil pesimis terhadap efektifitas surat edaran, tentang pemberantasan pungutan liar (pungli), yang baru saja dikeluarkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur.
Terlebih bila tidak diikuti dengan pengawasan dan penindakan.
"Kalau SE hanya untuk memenuhi kewajiban institusi, harapan untuk mencegah pungutan liar di kementerian dan lembaga sulit untuk kita dapatkan," ujar Nasir di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/10).
Menurutnya, Asman harus melakukan pengintaian terhadap sejauh mana pemberantasan pungli dilaksanakan oleh aparat.
Sehingga satgas sapu bersih pungli bisa efektif dan optimal. Serta, tidak ditemukan lagi pungutan-pungutan liar.
"Meski saya pribadi tak begitu optimis ini bisa diselesaikan dalam waktu yang dekat, kita harus perbaiki mentalitas, sistem, dan pengawasan," tutur anggota komisi III DPR itu.
Dia berharap, ini bukanlah kebijakan instan yang dipengaruhi akan situasi.
"Saya khawatir ini (pemberantasan pubgli) seperti kata orang, hanya panas-panas tahi ayam. Tapi, tidak ada tindak lanjutnya," duga Nasir. (Sumber: jpnn.com).
Category 6
/fa-signal/ TOP 7 In The WEEK$type=one$snipped=hide$show=home$readmore=0$snippet=0$author=0$comment
-
Risma@meninjau.ruang.Command.Center.Pemkot.Surabaya IndonesiaHerald.com, Surabaya - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini merasa tersingg...
-
IndonesiaHerald.com, Jakarta - Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti membantah adanya rekomendasi dari Ketua DPD RI Irman Gusman...
-
IndonesiaHerald.com, Jakarta - Calon kepala daerah yang enggan berkampanye dinilai telah melanggar hak publik. Sebab, mengetahui visi mi...
-
IndonesiaHerald.com, Sampit - Warga Kelurahan Ketapang dan Desa Telaga Baru, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang masih dilanda kecemasan. Se...
-
IndonesiaHerald.com, Jakarta - Prof Saldi Isra mengusulkan jenis remisi yang diberikan kepada narapidana harus dikurangi menjadi satu k...
-
The Hindu Dieng Temples. Photo by Wikitravel. Indonesia Herald-Wonosobo. Have you got an idea where you want spend your summer holida...
-
IndonesiaHerald.com, Jakarta - Politisi nyentrik Ruhut Sitompul dinonaktifkan dari posisinya sebagai Koordinator Juru Bicara Partai Demo...
-
IndonesiaHerald.com, Health - Kalau ditanya apa golongan darahnya orang-orang mungkin akan menjawab A, B, O, atau AB. Namun untuk Sara...
-
Indonesiaherald.com, Jakarta - Peneliti Senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro memprediksi Gubernur DKI Jakarta Ba...
-
Oh, Ternyata Begini Munculnya Disposisi "Gila" Ahok, Pesan Pada Kepala BPPD Jangan Sampai KecolonganIndonesiaHerald.com, Jakarta - Persidangan Mohamad Sanusi, terdakwa kasus suap Raperda reklamasi, digelar dengan agenda mendengar keter...
KOMENTAR