IndonesiaHerald.com, Jakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengakui bahwa infrastruktur di bidang pendidikan saat ini masih jauh dari harapan. Namun ia menilai, banyaknya infrastruktur sekolah yang tidak layak juga menjadi tanggung jawab daerah.
Ia menjelaskan, anggaran pendidikan memang cukup besar, yakni 20 persen dari total anggaran pendapatan dan belanja negara. Namun, tak semua anggaran itu dimiliki Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Sebesar 65 persennya justru dialokasikan menjadi dana transfer daerah.
"Yang sebagian besar itu menjadi transfer daerah. Jadi sebetulnya persoalan di daerah. Pemanfaatan dana di daerah," kata Muhadjir usai rapat terbatas dengan Presiden Jokowi terkait anggaran pendidikan, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (5/10/2016).
Muhadjir mengatakan, ke depan pihaknya akan berupaya untuk lebih berkoordinasi dengan daerah agar dana transfer yang masuk digunakan untuk perbaikan infrastruktur sekolah. Namun, ia menekankan bahwa tanggung jawab terhadap sekolah adalah daerah masing-masing.
"(Daerah) sangat berperan karena sekolah itu otonomi daerah kok. Sekolah itu sebetulnya sudah jadi urusan daerah," ucap Muhadjir.
Saat membuka rapat terbagas, Presiden Jokowi meminta agar anggaran pendidikan bisa digunakan secara efektif dan tepat sasaran. Salah satunya adalah untuk memperbaiki infrastruktur pendidikan yang saat ini masih jauh dari harapan.
"Saya mendapat informasi bahwa ada 1,8 juta ruang kelas, hanya 466.000 dalam kondisi yang baik," kata Jokowi.
Selain itu, lanjut Jokowi, dari 212.000 sekolah, ada 100.000 sekolah yang belum memiliki anggaran untuk perawatan pendidikan. Padahal, dari tahun ke tahun, anggaran pendidikan dalam APBN terus meningkat. (Sumber: Kompas.com).
IndonesiaHerald.com, Jakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengakui bahwa infrastruktur di bidang pendidikan saat ini masih jauh dari harapan. Namun ia menilai, banyaknya infrastruktur sekolah yang tidak layak juga menjadi tanggung jawab daerah.
Ia menjelaskan, anggaran pendidikan memang cukup besar, yakni 20 persen dari total anggaran pendapatan dan belanja negara. Namun, tak semua anggaran itu dimiliki Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Sebesar 65 persennya justru dialokasikan menjadi dana transfer daerah.
"Yang sebagian besar itu menjadi transfer daerah. Jadi sebetulnya persoalan di daerah. Pemanfaatan dana di daerah," kata Muhadjir usai rapat terbatas dengan Presiden Jokowi terkait anggaran pendidikan, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (5/10/2016).
Muhadjir mengatakan, ke depan pihaknya akan berupaya untuk lebih berkoordinasi dengan daerah agar dana transfer yang masuk digunakan untuk perbaikan infrastruktur sekolah. Namun, ia menekankan bahwa tanggung jawab terhadap sekolah adalah daerah masing-masing.
"(Daerah) sangat berperan karena sekolah itu otonomi daerah kok. Sekolah itu sebetulnya sudah jadi urusan daerah," ucap Muhadjir.
Saat membuka rapat terbagas, Presiden Jokowi meminta agar anggaran pendidikan bisa digunakan secara efektif dan tepat sasaran. Salah satunya adalah untuk memperbaiki infrastruktur pendidikan yang saat ini masih jauh dari harapan.
"Saya mendapat informasi bahwa ada 1,8 juta ruang kelas, hanya 466.000 dalam kondisi yang baik," kata Jokowi.
Selain itu, lanjut Jokowi, dari 212.000 sekolah, ada 100.000 sekolah yang belum memiliki anggaran untuk perawatan pendidikan. Padahal, dari tahun ke tahun, anggaran pendidikan dalam APBN terus meningkat. (Sumber: Kompas.com).
KOMENTAR