Indonesiaherald.com, Jakarta - Sinolog atau ahli kebudayaan China dari Universitas Indonesia, Abdullah Dahana, menilai bahwa upaya China yang bersikeras mengklaim bahwa Laut Natuna bagian dari wilayahnya adalah sikap aneh.
Sebab, China ikut tergabung dalam Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) dan ikut menandatangani Perjanjian Arbitrase Internasional. Dalam perjanjian itu dikatakan bahwa negara memiliki wilayah kelautan hingga 200 mil dari lepas pantai dari negara itu sendiri.
"China menolak keputusan Mahkamah Internasional. Ini agak aneh menurut saya, karena ketika ikut dalam PBB ia juga menandatangani konvensi dunia kemaritiman. Jadi agak kontradiktif apa yang dilakukan China," ujar Dahana dalam diskusi bertajuk "Kita dan Sengketa Laut China Selatan", di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (30/7/2016).
Di sisi lain, menurut Dahana, kalau China terus menolak Mahkamah Internasional maka akan dijauhi negara-negara lain.
Apalagi, China seakan-akan berupaya menjadi groundly super power, pesaing negara-negara adidaya.
Selain itu, jika dilihat ke dalam negara China sendiri itu juga akan menimbulkan masalah. Seperti diketahui bahwa China menganut ideologi Sosialis Komunis.
Upaya mempertahankan Laut China selatan dilakukan guna mendorong sektor ekonomi. Salah satu akibat dari upaya peningkatan ekonomi ini, kata dia, mau tidak mau China jadi negara kapitalis.
"Paling tidak, (jadi) kapitalis negara, karena semua kegiatan ekonomi dikontrol oleh negara," kata dia.
Dengan demikian usaha tersebut membuat masyarakat di China sendiri tak lagi menerima ideologi Sosialis Komunis yang dianut.
"Kapitalisme ini berjalan maka makin banyak masyarakat yang tidak percaya pada sosialisme dan komunisme," ujarnya. (Sumber: Kompas.com).
Indonesiaherald.com, Jakarta - Sinolog atau ahli kebudayaan China dari Universitas Indonesia, Abdullah Dahana, menilai bahwa upaya China yang bersikeras mengklaim bahwa Laut Natuna bagian dari wilayahnya adalah sikap aneh.
Sebab, China ikut tergabung dalam Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) dan ikut menandatangani Perjanjian Arbitrase Internasional. Dalam perjanjian itu dikatakan bahwa negara memiliki wilayah kelautan hingga 200 mil dari lepas pantai dari negara itu sendiri.
"China menolak keputusan Mahkamah Internasional. Ini agak aneh menurut saya, karena ketika ikut dalam PBB ia juga menandatangani konvensi dunia kemaritiman. Jadi agak kontradiktif apa yang dilakukan China," ujar Dahana dalam diskusi bertajuk "Kita dan Sengketa Laut China Selatan", di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (30/7/2016).
Di sisi lain, menurut Dahana, kalau China terus menolak Mahkamah Internasional maka akan dijauhi negara-negara lain.
Apalagi, China seakan-akan berupaya menjadi groundly super power, pesaing negara-negara adidaya.
Selain itu, jika dilihat ke dalam negara China sendiri itu juga akan menimbulkan masalah. Seperti diketahui bahwa China menganut ideologi Sosialis Komunis.
Upaya mempertahankan Laut China selatan dilakukan guna mendorong sektor ekonomi. Salah satu akibat dari upaya peningkatan ekonomi ini, kata dia, mau tidak mau China jadi negara kapitalis.
"Paling tidak, (jadi) kapitalis negara, karena semua kegiatan ekonomi dikontrol oleh negara," kata dia.
Dengan demikian usaha tersebut membuat masyarakat di China sendiri tak lagi menerima ideologi Sosialis Komunis yang dianut.
"Kapitalisme ini berjalan maka makin banyak masyarakat yang tidak percaya pada sosialisme dan komunisme," ujarnya. (Sumber: Kompas.com).
KOMENTAR