IndonesiaHerald.com, Jakarta - Gerakan Pemuda Ansor beraudiensi dengan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (27/9/2016).
Dalam pertemuan tersebut GP Ansor menyampaikan beberapa hal terkait ancaman radikalisme, terorisme dan mendorong penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat.
Sekretaris Jenderal GP Ansor Adung A.Rochman mengatakan, pada pertemuan itu pihaknya meminta Wiranto menindak tegas kelompok-kelompok atau organisasi masyarakat yang secara nyata ingin mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan ideologi lain.
"Kami meminta Menko Polhukam untuk bisa mengambil tindakan tegas terhadap kelompok yang nyata-nyata ingin mengganti dasar negara Pancasila dengan dasar negara lain, apakah itu khilafah islamiyah dan lain sebagainya," ujar Adung saat ditemui usai pertemuan.
Adung menegaskan, GP Ansor sebagai salah satu organisasi pemuda Islam moderat, akan selalu memberikan dukungan terhadap Pemerinta dan berkomitmen untuk menegakkan eksistensi Pancasila dan NKRI.
Selain persoalan radikalisme, dalam pertemuan itu GP Ansor juga menyatakan dukungan agar Pemerintah segera menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu.
Menurut Adung, jika pemerintah tidak menuntaskan beberapa kasus pelanggaran HAM yang ada, dikhawatirkan akan menjadi beban sejarah bagi generasi muda. Di sisi lain, kata Adung, Pemerintah Jokowi-JK pernah berkomitmen untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM.
"Itu kan sudah menjadi komitmen, akan diselesaikan supaya tidak menjadi beban bagi generasi menadatang. Pak menteri menyatakan sudah punya strategi yang tepat, tetapi tidak disampaikan detailnya. Saya kira kita tunggu kiprah beliau," ungkapnya. (Sumber: Kompas.com).
IndonesiaHerald.com, Jakarta - Gerakan Pemuda Ansor beraudiensi dengan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (27/9/2016).
Dalam pertemuan tersebut GP Ansor menyampaikan beberapa hal terkait ancaman radikalisme, terorisme dan mendorong penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat.
Sekretaris Jenderal GP Ansor Adung A.Rochman mengatakan, pada pertemuan itu pihaknya meminta Wiranto menindak tegas kelompok-kelompok atau organisasi masyarakat yang secara nyata ingin mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan ideologi lain.
"Kami meminta Menko Polhukam untuk bisa mengambil tindakan tegas terhadap kelompok yang nyata-nyata ingin mengganti dasar negara Pancasila dengan dasar negara lain, apakah itu khilafah islamiyah dan lain sebagainya," ujar Adung saat ditemui usai pertemuan.
Adung menegaskan, GP Ansor sebagai salah satu organisasi pemuda Islam moderat, akan selalu memberikan dukungan terhadap Pemerinta dan berkomitmen untuk menegakkan eksistensi Pancasila dan NKRI.
Selain persoalan radikalisme, dalam pertemuan itu GP Ansor juga menyatakan dukungan agar Pemerintah segera menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu.
Menurut Adung, jika pemerintah tidak menuntaskan beberapa kasus pelanggaran HAM yang ada, dikhawatirkan akan menjadi beban sejarah bagi generasi muda. Di sisi lain, kata Adung, Pemerintah Jokowi-JK pernah berkomitmen untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM.
"Itu kan sudah menjadi komitmen, akan diselesaikan supaya tidak menjadi beban bagi generasi menadatang. Pak menteri menyatakan sudah punya strategi yang tepat, tetapi tidak disampaikan detailnya. Saya kira kita tunggu kiprah beliau," ungkapnya. (Sumber: Kompas.com).
KOMENTAR