IndonesiaHerald.com, Jakarta - Bakal calon Gubernur DKI Jakarta petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menegaskan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemprov DKI harus netral saat Pilkada 2017 nanti. Jika ada yang terlibat, maka akan dipecat.
Ahok mengaku peringatan itu sudah disampaikannya berkali-kali di hadapan PNS DKI. Peringatannya itu juga sudah diteruskan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) DKI kepada seluruh jajaran PNS DKI.
"Sudah ada instruksi dari Sekda kan soal itu. Sekda kepala (PNS) kan," kata Ahok di Balai Kota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (4/10/2016).
Ahok mengatakan, bahkan peringatan itu sudah disampaikannya langsung saat rapat pimpinan (rapim) Pemprov DKI. Jika ada yang terlibat, maka akan diberi sanksi pemecatan. Walaupun keterlibatannya untuk membela Ahok di Pilkada nanti.
"PNS enggak boleh. Kalau PNS itu terlibat, saya juga dalam rapim-rapim saya sampaikan, setiap pertemuan saya sampaikan, kalau PNS terlibat, kita akan pecat. Termasuk bela saya, juga enggak boleh," tegas Ahok.
"Kita pingin kan setelah ada UU ASN kita pingin sekali Aparatur Sipil Negara ada PNS dan P3K, pegawai pemerintah, perjanjian kontrak, kita harapkan mereka itu profesional, itu sih harapan kita," tambah Ahok. (Sumber: detik.com).
IndonesiaHerald.com, Jakarta - Bakal calon Gubernur DKI Jakarta petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menegaskan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemprov DKI harus netral saat Pilkada 2017 nanti. Jika ada yang terlibat, maka akan dipecat.
Ahok mengaku peringatan itu sudah disampaikannya berkali-kali di hadapan PNS DKI. Peringatannya itu juga sudah diteruskan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) DKI kepada seluruh jajaran PNS DKI.
"Sudah ada instruksi dari Sekda kan soal itu. Sekda kepala (PNS) kan," kata Ahok di Balai Kota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (4/10/2016).
Ahok mengatakan, bahkan peringatan itu sudah disampaikannya langsung saat rapat pimpinan (rapim) Pemprov DKI. Jika ada yang terlibat, maka akan diberi sanksi pemecatan. Walaupun keterlibatannya untuk membela Ahok di Pilkada nanti.
"PNS enggak boleh. Kalau PNS itu terlibat, saya juga dalam rapim-rapim saya sampaikan, setiap pertemuan saya sampaikan, kalau PNS terlibat, kita akan pecat. Termasuk bela saya, juga enggak boleh," tegas Ahok.
"Kita pingin kan setelah ada UU ASN kita pingin sekali Aparatur Sipil Negara ada PNS dan P3K, pegawai pemerintah, perjanjian kontrak, kita harapkan mereka itu profesional, itu sih harapan kita," tambah Ahok. (Sumber: detik.com).
KOMENTAR