IndonesiaHerald.com, Brisbane - Pengurus Nahdlatul Ulama Australia dan Selandia Baru mengecam keras pernyataan politisi Pauline Hanson yang telah mengusulkan penghentian masuknya imigran muslim ke Australia.
Senator pimpinan Partai One Nation yang baru terpilih pada pemilu bulan Juli lalu ini, menurut pandangan NU, sering bersikap intoleran dan berpotensi menebarkan kebencian terhadap umat Islam di Australia.
Pauline mengucapkan usulan tersebut dalam pidato perdananya di parlemen pertengahan September lalu. Pidato ini merupakan pengulangan usulannya di parlemen pada 1996.
Di dalam negeri sendiri, Pauline sering mendapat julukan anti-asing, rasis, dan ignorant.
"Umat Islam di Australia selama ini telah hidup secara harmonis, taat aturan, dan berperan aktif dalam kehidupan sosial kemasyarakatan," demikian salah satu butir rekomendasi dari Pengurus Cabang Istimewa NU Australia-New Zealand (PCI NU ANZ) seusai konferensi cabang yang berlangsung di Adelaide, Australia Selatan, yang berlangsung pada 1-2 Oktober 2016.
PCI mengajak seluruh ormas Islam di Australia untuk terus menjaga ukhuwah Islamiyah dan bekerja sama delam program pemberdayaan perempuan, keluarga, dan generasi muda yang berkualitas sehingga mereka tidak mudah terpengaruh paham ekstrem dalam beragama dan bernegara.
Kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama diusulkan untuk mempersiapkan dan membekali para calon mahasiswa yang akan sekolah ke luar negeri agar tetap menjaga akidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah dan memahami fiqh praktis hidup di luar negeri.
PCI juga mengingatkan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama untuk memegang teguh Khittah 1926 agar bersikap bijak dan penuh hikmah dalam menyikapi perbedaan pandangan politik praktis.
PCI juga menyerukan kepada PBB untuk terus berupaya menyelesaikan konflik Timur Tengah baik di Palestina maupun di Suriah dengan cara yang bermartabat, sesuai dengan hak asasi manusia dan hukum internasional serta menyesalkan sebagian masyarakat di Perancis yang tidak bisa menoleransi kehadiran para muslimah yang menggunakan burqini sebagai bagian dari ekspresi keberagamaan yang dijamin oleh hak asasi manusia.
Konferensi yang berlangsung di kampus Universitas Flinders ini memilih KH. Dr. Nadirsyah Hosen, PhD (dosen senior Fakultas Hukum, Universitas Monash) sebagai Rois Syuriah, Tufel Musyadad, MA sebagai Ketua Tanflidz, serta KH Muhamad Mubarak Omo sebagai Mustasar PCI NU ANZ masa kepengurusan 2016-2018.
Konferensi mengangkat tema "Islam in the Southern Hemisphere: The Role Of Nahdlatul Ulama towards Fostering Inclusiveness within Islam". (Sumber: Kompas.com).
IndonesiaHerald.com, Brisbane - Pengurus Nahdlatul Ulama Australia dan Selandia Baru mengecam keras pernyataan politisi Pauline Hanson yang telah mengusulkan penghentian masuknya imigran muslim ke Australia.
Senator pimpinan Partai One Nation yang baru terpilih pada pemilu bulan Juli lalu ini, menurut pandangan NU, sering bersikap intoleran dan berpotensi menebarkan kebencian terhadap umat Islam di Australia.
Pauline mengucapkan usulan tersebut dalam pidato perdananya di parlemen pertengahan September lalu. Pidato ini merupakan pengulangan usulannya di parlemen pada 1996.
Di dalam negeri sendiri, Pauline sering mendapat julukan anti-asing, rasis, dan ignorant.
"Umat Islam di Australia selama ini telah hidup secara harmonis, taat aturan, dan berperan aktif dalam kehidupan sosial kemasyarakatan," demikian salah satu butir rekomendasi dari Pengurus Cabang Istimewa NU Australia-New Zealand (PCI NU ANZ) seusai konferensi cabang yang berlangsung di Adelaide, Australia Selatan, yang berlangsung pada 1-2 Oktober 2016.
PCI mengajak seluruh ormas Islam di Australia untuk terus menjaga ukhuwah Islamiyah dan bekerja sama delam program pemberdayaan perempuan, keluarga, dan generasi muda yang berkualitas sehingga mereka tidak mudah terpengaruh paham ekstrem dalam beragama dan bernegara.
Kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama diusulkan untuk mempersiapkan dan membekali para calon mahasiswa yang akan sekolah ke luar negeri agar tetap menjaga akidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah dan memahami fiqh praktis hidup di luar negeri.
PCI juga mengingatkan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama untuk memegang teguh Khittah 1926 agar bersikap bijak dan penuh hikmah dalam menyikapi perbedaan pandangan politik praktis.
PCI juga menyerukan kepada PBB untuk terus berupaya menyelesaikan konflik Timur Tengah baik di Palestina maupun di Suriah dengan cara yang bermartabat, sesuai dengan hak asasi manusia dan hukum internasional serta menyesalkan sebagian masyarakat di Perancis yang tidak bisa menoleransi kehadiran para muslimah yang menggunakan burqini sebagai bagian dari ekspresi keberagamaan yang dijamin oleh hak asasi manusia.
Konferensi yang berlangsung di kampus Universitas Flinders ini memilih KH. Dr. Nadirsyah Hosen, PhD (dosen senior Fakultas Hukum, Universitas Monash) sebagai Rois Syuriah, Tufel Musyadad, MA sebagai Ketua Tanflidz, serta KH Muhamad Mubarak Omo sebagai Mustasar PCI NU ANZ masa kepengurusan 2016-2018.
Konferensi mengangkat tema "Islam in the Southern Hemisphere: The Role Of Nahdlatul Ulama towards Fostering Inclusiveness within Islam". (Sumber: Kompas.com).
KOMENTAR