IndonesiaHerald.com, Jakarta - Politikus PDI Perjuangan Maruarar Sirait menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo memiliki kemampuan mencairkan ketegangan politik. Buktinya, presiden yang lebih beken disapa dengan panggilan Jokowi itu bisa membuat parlemen tak lagi terjebak dalam dua kelompok pasca-pemilu presiden 2014.
Berbicara pada diskusi bertema Refleksi 2 Tahun Pemerintahan Jokowi di pressroom DPR, Kamis (20/10), Maruarar mengatakan, presiden yang sebelumnya gubernur DKI itu memang menghadapi situasi berat pada saat awal-awal menjabat. Ada pertarungan politik besar di parlemen antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang pro-pemerintah dengan Koalisi Merah Putih (KMP) yang sebelumnya mendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa di pilpres.
"Di awal sangat kental politiknya. Di awal sangat terasa pertarungan ide dan kepentingan, misalnya pada pembahasan UU MD3," kata Maruarar dalam diskusi yang juga dihadiri Wakil Ketua DPR Fadli Zon, pengamat politik Indobarometer M Qodari dan pengamat ekonomi INDEF Enny Sri Hartati itu.
Tapi, kata Maruarar, pertarungan politik di DPR ternyata berangsur surut. Bahkan menginjak 2015, perseteruan di DPR sudah mencair.
“Buktinya pembahasan APBN Perubahan 2015 lancar. Pemilihan Kapolri juga lancar dan UU Tax Amnesty lolos,” ujar Maruarar yang juga anggota Komisi XI DPR itu.
Sedangkan di bidang hukum, Jokowi ternyata mampu mendamaikan perseteruan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Polri. Jokowi bisa menolak usulan merevisi UU KPK yang dianggap melemahkan lembaga antirasuah itu.
Tapi, di sisi lain Jokowi juga mendorong Polri terus mengonsolidasi diri demi penegakan hukum. "Meskipun di awal pemerintahannya lembaga hukum bertarung antara KPK dan Polri, tapi hal itu bisa terkonsolidasi," ujarnya. (Sumber: jpnn.com).
IndonesiaHerald.com, Jakarta - Politikus PDI Perjuangan Maruarar Sirait menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo memiliki kemampuan mencairkan ketegangan politik. Buktinya, presiden yang lebih beken disapa dengan panggilan Jokowi itu bisa membuat parlemen tak lagi terjebak dalam dua kelompok pasca-pemilu presiden 2014.
Berbicara pada diskusi bertema Refleksi 2 Tahun Pemerintahan Jokowi di pressroom DPR, Kamis (20/10), Maruarar mengatakan, presiden yang sebelumnya gubernur DKI itu memang menghadapi situasi berat pada saat awal-awal menjabat. Ada pertarungan politik besar di parlemen antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang pro-pemerintah dengan Koalisi Merah Putih (KMP) yang sebelumnya mendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa di pilpres.
"Di awal sangat kental politiknya. Di awal sangat terasa pertarungan ide dan kepentingan, misalnya pada pembahasan UU MD3," kata Maruarar dalam diskusi yang juga dihadiri Wakil Ketua DPR Fadli Zon, pengamat politik Indobarometer M Qodari dan pengamat ekonomi INDEF Enny Sri Hartati itu.
Tapi, kata Maruarar, pertarungan politik di DPR ternyata berangsur surut. Bahkan menginjak 2015, perseteruan di DPR sudah mencair.
“Buktinya pembahasan APBN Perubahan 2015 lancar. Pemilihan Kapolri juga lancar dan UU Tax Amnesty lolos,” ujar Maruarar yang juga anggota Komisi XI DPR itu.
Sedangkan di bidang hukum, Jokowi ternyata mampu mendamaikan perseteruan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Polri. Jokowi bisa menolak usulan merevisi UU KPK yang dianggap melemahkan lembaga antirasuah itu.
Tapi, di sisi lain Jokowi juga mendorong Polri terus mengonsolidasi diri demi penegakan hukum. "Meskipun di awal pemerintahannya lembaga hukum bertarung antara KPK dan Polri, tapi hal itu bisa terkonsolidasi," ujarnya. (Sumber: jpnn.com).
KOMENTAR