PDIP masih belum memutuskan bakal mengusung siapa di Pilgub DKI. Sejumlah nama dari internal terus berhembus seperti Wagub DKI Djarot Saiful Hidayat, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan Boy Sadikin.
 |
| Megawati Soekarno Putri |
Namun, nama Risma paling mencuat meski dia sendiri menolak maju di DKI. Tanda-tanda persaingan Djarot terhadap Risma pun bermunculan.
Dulu, Djarot menyarankan agar Risma fokus membangun Surabaya. Dia berharap PDIP tak memboyong Risma untuk bersaing di Pilgub DKI Jakarta 2017 mendatang.
"Wah kalau Bu Risma kan di Surabaya ya. Biar konsentrasi di Surabaya lah," kata Djarot.
Baca: PDI-P Galau Terus Soal Cagub DKI Karena Masalah Ini
Ucapan serupa juga dia sampaikan pada pekan lalu. Djarot meminta semua pihak tidak mengganggu Risma yang sedang fokus bekerja di Surabaya.
"Biarlah Bu Risma itu fokus di Surabaya, jangan diganggu dengan berbagai macam informasi yang enggak benar. Ini malah jadi repot," kata dia.
Djarot mengatakan, Risma sudah terikat kontrak dengan masyarakat di Surabaya dan baru saja terpilih kembali. "Sekarang biarlah fokus kerja, jangan diganggu. Apalagi dengan berbagai macam informasi yang enggak benar," ujar Djarot.
Meski demikian, Djarot menyatakan dirinya bukan berarti tidak setuju jika Risma menjadi cagub pilihan PDIP yang akan diusung pada Pilkada DKI. "Daripada gaduh-gaduh, lebih baik berikan kesempatan Bu Risma untuk fokus bekerja di sana," ucapnya.
Teranyar, Djarot mengatakan PDIP akan melihat kepentingan yang lebih besar dalam memutuskan siapa bakal diusung dalam pesta demokrasi tersebut. "Makanya ini ya, kita kan partai juga akan melihat itu ya, lihat kepentingan yang lebih besar," katanya.
Baca: Risma Punya Kantor Berjalan dan Ini Cerita Lengkapnya
Dia mengungkapkan, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri telah menunjuk Risma menjadi juru kampanye nasional (Jurkamnas) pada Pilkada serentak 2017 mendatang. Sedangkan mengenai siapa yang akan diusung sebagai calon Gubernur DKI masih belum ada keputusan.
"Yang benar Ibu Risma sebagai jurkamnas," terangnya.
Namun, Wakil Gubernur DKI Jakarta ini menegaskan, kemungkinan Risma untuk menjadi cagub DKI memang masih bisa terjadi sebelum muncul rekomendasi dari DPP dan Megawati.
"Aduh, kalau peluang macam-macam, semua ada peluang sebelum rekomendasi DPP dan Ketum," tutup Djarot.
Sinyal PDI-P Tidak Akan Mendukung Ahok
Di sisi lain, kepastian Ahok bakal diusung PDIP hampir pasti sudah tertutup. Enam nama yang sudah di meja Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri diduga kuat minus Ahok. Ketika dikonfirmasi, mantan bupati Belitung Timur ini mengaku pasrah. Dia mengatakan sudah mendengar langsung dari Megawati ketika berada satu mobil dalam perjalanan menuju Istora Senayan untuk mengikuti acara penutupan Rapimnas Golkar beberapa waktu lalu."Bu Mega bilang, PDIP punya mekanisme dan prosedur sendiri, kata Ahok di Balai Kota, Selasa (9/8).
Namun, Ahok terkesan diam seperti menunggu keputusan PDIP keluar baru menentukan sikap terkait siapa yang akan mendampinginya. Padahal, diakui Ahok, PDIP pernah memberi sinyal hanya jika dia memilih jalur parpol.
"Bu Mega sudah tahu kalau saya mau datang ke PDIP mau ketemu. Tapi kalau PDIP kan enggak mau dukung kalau saya dari jalur perseorangan," tukasnya di Balai kota, Kamis (21/7) lalu.
Adapun dua nama yang pernah disebut bakal menjadi wakil Ahok yakni, Kepala BPKAD DKI Heru Budi Hartono dan politisi PDIP sekaligus Wagub DKI Djarot Syaefullah seolah maju mundur. Sejurus dengan itu, tiga parpol pendukung mengaku menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Ahok. Dan, meski diam-diam, Golkar nyatanya sudah menyiapkan nama calon wagub.
Belum adanya keputusan yang pasti dari pihak Ahok dan PDIP dinilai wajar oleh pengamat politik Lingkar Mardani, Ray Rangkuti. Menurut dia, situasi tersebut membuka peluang bagi kemungkinan-kemungkinan lain seperti PDIP keluar dari Koalisi Kekeluargaan dan tetap mendukung Ahok.
"Sejauh ini kan Heru tapi belum tahu juga. Bisa juga kalau PDIP untuk posisi wagub," kata Ray ketika dihubungi merdeka.com kemarin.
Kondisi adanya Koalisi Kekeluargaan ini menurut dia tentu sangat tergantung Megawati dan menguntungkan PDIP di satu sisi. Keenam partai hanya akan menunggu bagaimana sikap sang ketua umum dan tentu akan merepotkan jika suatu waktu PDIP berubah pikiran keluar dari koalisi tersebut.
"Makanya mau gak mereka juga digantung? Mereka harus punya taktik, jangan sampai PDIP balik ke Ahok. Mereka berharap partai-partai keluar dari Ahok tapi ternyata PDIP yang keluar kan kita tidak tahu," jelas dia.
Baca: PDI-P Gabung Tanpa Restu Megawati, Begini Nasib Koalisi Kekeluargaan yang Baru Kemarin Dideklarasikan
Di luar keputusan PDIP terkait nasib Koalisi Kekeluargaan, kuatnya andil Megawati untuk menentukan calon pernah dinyatakan Wagub Djarot Syaefullah. Djarot menyebut Megawati punya hak prerogratif untuk menentukan siapa saja yang didukung partai berlambang banteng dengan moncong putih itu.
"Dalam Pilkada memang ketua umum punya hak, apalagi di DKI Jakarta. Hak itu diatur dalam AD/ART," kata Djarot di Mabes Polri, Jakata, Jumat (22/7).
Enam partai harus menunggu keputusan Megawati?
PDIP mungkin menunggu injury time untuk menentukan sikap. Tapi keadaan itu sangat disayangkan Ray atas keenam parpol di Koalisi Kekeluargaan. Menurut dia, dari waktu yang tersisa jelang pendaftaran, keenam partai harus memiliki sikap tegas dan memikirkan tahap sosialisasi dari calon yang mereka usung.
"Kalau sekarang PDIP ogah-ogahan menetapkan calon, posisi Sandiaga juga repot. Kapan sosialisasi kalau semua tergantung PDIP," tukas dia. (Sumber; Merdeka.com)
KOMENTAR