Indonesiaherald.com, Jakarta - Wakil Koordinator Kaukus Pancasila Eva Kusuma Sundari mengatakan, pemerintah harus netral dalam menyelesaikan kasus kerusuhan di Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara.
Peristiwa itu terjadi pada Jumat (29/7/2016) malam lalu.
Menurut Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan itu, Kepolisian Sumatera Utara seharusnya mencari tahu dan memeriksa pihak yang menyebarkan kebencian serta menganjurkan kekerasan terhadap vihara dan klenteng di Tanjungbalai.
“Negara Indonesia harus netral dalam setiap kekerasan berbau agama. Siapa pun korban, termasuk kalangan etnik Tionghoa yang kebanyakan beragama Buddha dan Khong Hu Chu, harus dibantu memulihkan rumah ibadah dan kehidupan mereka,” kata Eva, melalui keterangan tertulis, Senin (1/8/2016).
“Sebaliknya, siapapun pelaku kekerasan, yang mengatasnamakan agama apapun, juga harus ditangkap dan dihukum," lanjut dia.
Kerusuhan tersebut, lanjut Eva, dipicu ketika seorang perempuan Tionghoa protes atas suara speaker Masjid Al Maksum.
Eva mengatakan, Wakil Presiden Jusuf Kalla pada 2015, selaku ketua Dewan Masjid Indonesia berulangkali meminta speaker masjid diatur agar tak menjadi polusi suara.
Dewan Masjid juga melatih 700 orang teknisi dengan 100 unit mobil teknis untuk membantu perbaikan speaker masjid.
"Apakah kita hendak anggap Pak JK melakukan kejahatan? Saya kira tidak. Protes ini wajar. Bukan kejahatan,” kata Anggota Komisi XI DPR itu.
Eva menyebutkan, pada 1978, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama telah mengeluarkan instruksi batasan penggunaan pengeras suara agar tak mengganggu orang.
Ia menyayangkan sikap keberatan warga justru beralih menjadi kebencian dan kekerasan terhadap vihara dan klenteng di Tanjungbalai.
“Pada 1953, Presiden Soekarno mengatakan jangan pernah ada aturan mayoritas dan minoritas di Indonesia. Perlakuan negara kepada setiap warga Indonesia harus sama tanpa pandang bulu," kata dia.
"Insiden ini menguatkan kebutuhan akan peran negara untuk melakukan sosialisasi Pancasila dan pilar-pilar berbangsa dan bernegara. Tidak bisa hal tersebut hanya diurus MPR apalagi negara sudah menetapkan 1 Juni 1945 sebagai hari LahirPancasila," kata Eva.
Polisi mengamankan sembilan orang terkait kerusuhan yang terjadi di Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara, Jumat (29/7/2016) malam.
Kerusuhan tersebut mengakibatkan perusakan hingga pembakaran sejumlah rumah ibadah umat Buddha. (Sumber: Kompas.com).
Indonesiaherald.com, Jakarta - Wakil Koordinator Kaukus Pancasila Eva Kusuma Sundari mengatakan, pemerintah harus netral dalam menyelesaikan kasus kerusuhan di Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara.
Peristiwa itu terjadi pada Jumat (29/7/2016) malam lalu.
Menurut Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan itu, Kepolisian Sumatera Utara seharusnya mencari tahu dan memeriksa pihak yang menyebarkan kebencian serta menganjurkan kekerasan terhadap vihara dan klenteng di Tanjungbalai.
“Negara Indonesia harus netral dalam setiap kekerasan berbau agama. Siapa pun korban, termasuk kalangan etnik Tionghoa yang kebanyakan beragama Buddha dan Khong Hu Chu, harus dibantu memulihkan rumah ibadah dan kehidupan mereka,” kata Eva, melalui keterangan tertulis, Senin (1/8/2016).
“Sebaliknya, siapapun pelaku kekerasan, yang mengatasnamakan agama apapun, juga harus ditangkap dan dihukum," lanjut dia.
Kerusuhan tersebut, lanjut Eva, dipicu ketika seorang perempuan Tionghoa protes atas suara speaker Masjid Al Maksum.
Eva mengatakan, Wakil Presiden Jusuf Kalla pada 2015, selaku ketua Dewan Masjid Indonesia berulangkali meminta speaker masjid diatur agar tak menjadi polusi suara.
Dewan Masjid juga melatih 700 orang teknisi dengan 100 unit mobil teknis untuk membantu perbaikan speaker masjid.
"Apakah kita hendak anggap Pak JK melakukan kejahatan? Saya kira tidak. Protes ini wajar. Bukan kejahatan,” kata Anggota Komisi XI DPR itu.
Eva menyebutkan, pada 1978, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama telah mengeluarkan instruksi batasan penggunaan pengeras suara agar tak mengganggu orang.
Ia menyayangkan sikap keberatan warga justru beralih menjadi kebencian dan kekerasan terhadap vihara dan klenteng di Tanjungbalai.
“Pada 1953, Presiden Soekarno mengatakan jangan pernah ada aturan mayoritas dan minoritas di Indonesia. Perlakuan negara kepada setiap warga Indonesia harus sama tanpa pandang bulu," kata dia.
"Insiden ini menguatkan kebutuhan akan peran negara untuk melakukan sosialisasi Pancasila dan pilar-pilar berbangsa dan bernegara. Tidak bisa hal tersebut hanya diurus MPR apalagi negara sudah menetapkan 1 Juni 1945 sebagai hari LahirPancasila," kata Eva.
Polisi mengamankan sembilan orang terkait kerusuhan yang terjadi di Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara, Jumat (29/7/2016) malam.
Kerusuhan tersebut mengakibatkan perusakan hingga pembakaran sejumlah rumah ibadah umat Buddha. (Sumber: Kompas.com).
KOMENTAR