IndonesiaHerald.com, Jakarta - Dalam sesi terakhir gelaran KTT G-20 2016 di Hangzhou, China yang membahas tentang isu-isu lain yang turut mempengaruhi ekonomi dunia, Indonesia menyuarakan pendekatan dalam menangani terorisme yang disebut Presiden Joko Widodo sebagai salah satu faktor penentu ekonomi dunia. Presiden menyebut, serangan teror yang terjadi di berbagai belahan dunia tak dapat dibiarkan begitu saja.
"Belakangan ini saya terus mengamati peningkatan serangan teror yang terjadi di negara anggota G-20: Prancis, Turki, dan Indonesia. Ini tidak bisa dibiarkan," tegas Presiden pada Senin, 5 September 2016 sebagaimana disampaikan Biro Pers Kepresidenan melalui rilis yang diterima.
Di hadapan sejumlah pemimpin negara, Presiden Joko Widodo mempertanyakan apakah penggunaan kekuatan militer cukup ampuh dalam memerangi terorisme. Sebab, menurutnya, cara terbaik untuk menangani terorisme ialah dengan mengedepankan apa yang disebutnya sebagai 'smart approach'.
"Menyeimbangkan baik soft power dan pendekatan hard power," jelas Presiden.
Lebih lanjut, Presiden menerangkan bahwa penanganan terhadap terorisme membutuhkan kemampuan untuk menemukan akar permasalahan tersebut. Setidaknya, tiga kesenjangan disebut Presiden sebagai latar belakang sebuah aksi terorisme.
"Kemiskinan, ketimpangan, dan marginalisasi," sebutnya.
Namun demikian, Presiden Joko Widodo mengakui bahwa penyebaran teror dan ekstremisme dewasa ini sangatlah mengkhawatirkan. Maka itu, Presiden mengajak kerja sama dunia internasional guna menangani kasus-kasus tersebut. Pertukaran informasi intelijen dan menghapuskan sumber pendanaan terorisme merupakan hal yang Jokowi anggap butuh koordinasi semua belah pihak.
"Saya ingin menekankan bahwa terorisme tidak ada korelasinya sama sekali dengan agama manapun," tegas Jokowi.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden turut mengangkat isu lainnya yang kini dihadapi dunia internasional, yakni arus pengungsian. Terhadap isu tersebut, Presiden Joko Widodo mendorong negara-negara G-20 untuk turun tangan dalam penyediaan bantuan kemanusiaan.
"Pada saat yang sama, kita juga harus merenungkan penyebab dari banyak konflik yang mengakibatkan pengungsian massal. Dalam konteks ini, menyelesaikan akar permasalahan adalah yang paling utama," tuturnya.
Selain isu terorisme, sejumlah isu dibahas dalam 'working lunch' yang bertemakan tentang pembangunan inklusif. Namun, secara khusus Indonesia menyinggung peranan negara-negara G-20 untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.
"Tahun 2016 adalah tahun yang penting karena merupakan tahun pertama dari pelaksanaan Agenda 2030. Indonesia berkomitmen mencapai Agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan," demikian komitmen Presiden mengawali pesannya.
Agenda 2030 sendiri memiliki tujuan penting dalam pelaksanaannya, yakni sebagai pedoman bagi semua negara untuk menemukan solusi dari tantangan pembangunan global yang dihadapi. Agenda 2030 juga memiliki komitmen untuk meningkatkan kerja sama semua negara, baik negara maju maupun berkembang. Karena itulah Presiden Joko Widodo berkomitmen terhadap agenda tersebut dan mendorong negara-negara G-20 untuk turut berperan di dalamnya.
Presiden memberikan saran kepada para pemimpin negara yang hadir agar tujuan Agenda 2030 dapat tercapai. Pertama, dengan menciptakan kondisi ekonomi yang kondusif untuk pertumbuhan global yang kuat dan inklusif.
"Hal tersebut dicapai dengan cara meningkatkan akses pasar bagi negara-negara berkembang, mengatur sistem perpajakan internasional yang adil dan transparan, dan menghilangkan arus keuangan terlarang," tambah Jokowi.
Adapun cara lainnya yang disarankan oleh Presiden ialah dengan menggalakkan pembangunan infrastruktur serta meningkatkan kerja sama teknologi ramah lingkungan dan mengurangi kesenjangan teknologi.
Indonesia sendiri telah mengambil langkah-langkah lebih lanjut untuk mengimplementasikan Agenda 2030. Beberapa di antaranya ialah dengan mengimplementasikan tujuan dari Agenda 2030 (Sustainable Development Goals) ke dalam Rencana Pembangunan Nasional, melibatkan sektor swasta, masyarakat sipil, dan organisasi, memberlakukan berbagai kebijakan dalam negeri untuk memastikan ketahanan pangan, serta akses kepada pendidikan dan kesehatan.
"Indonesia berkomitmen untuk bekerja sama dengan G-20 untuk menyukseskan pelaksanaan Agenda 2030," tutupnya.
Agenda 2030 (SDG) merupakan kelanjutan dari apa yang sudah dibangun dalam 'Millenium Development Goals' (MDG). Disepakati oleh perwakilan dari 193 negara pada September 2015, Agenda 2030 memiliki 17 tujuan global yang hendak dicapai, yakni:
1. Mengentaskan kemiskinan
2. Mencapai ketahanan pangan
3. Menjamin kesehatan dan kesejahteraan
4. Menjamin pendidikan yang berkualitas
5. Mencapai kesetaraan gender
6. Menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi
7. Menjamin akses terhadap sumber energi yang bersih dan terjangkau
8. Mendukung perkembangan ekonomi yang inklusif dan membuka lapangan pekerjaan
9. Mendorong industri, inovasi, dan infrastruktur
10. Mengurangi kesenjangan
11. Keberlanjutan kota dan komunitas
12. Pola konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab
13. Bertindak terhadap perubahan iklim
14. Melestarikan kehidupan bawah laut
15. Melindungi kehidupan di darat
16. Membangun institusi peradilan yang kuat
17. Bekerja sama untuk mencapai tujuan
(Sumber: detik.com).
IndonesiaHerald.com, Jakarta - Dalam sesi terakhir gelaran KTT G-20 2016 di Hangzhou, China yang membahas tentang isu-isu lain yang turut mempengaruhi ekonomi dunia, Indonesia menyuarakan pendekatan dalam menangani terorisme yang disebut Presiden Joko Widodo sebagai salah satu faktor penentu ekonomi dunia. Presiden menyebut, serangan teror yang terjadi di berbagai belahan dunia tak dapat dibiarkan begitu saja.
"Belakangan ini saya terus mengamati peningkatan serangan teror yang terjadi di negara anggota G-20: Prancis, Turki, dan Indonesia. Ini tidak bisa dibiarkan," tegas Presiden pada Senin, 5 September 2016 sebagaimana disampaikan Biro Pers Kepresidenan melalui rilis yang diterima.
Di hadapan sejumlah pemimpin negara, Presiden Joko Widodo mempertanyakan apakah penggunaan kekuatan militer cukup ampuh dalam memerangi terorisme. Sebab, menurutnya, cara terbaik untuk menangani terorisme ialah dengan mengedepankan apa yang disebutnya sebagai 'smart approach'.
"Menyeimbangkan baik soft power dan pendekatan hard power," jelas Presiden.
Lebih lanjut, Presiden menerangkan bahwa penanganan terhadap terorisme membutuhkan kemampuan untuk menemukan akar permasalahan tersebut. Setidaknya, tiga kesenjangan disebut Presiden sebagai latar belakang sebuah aksi terorisme.
"Kemiskinan, ketimpangan, dan marginalisasi," sebutnya.
Namun demikian, Presiden Joko Widodo mengakui bahwa penyebaran teror dan ekstremisme dewasa ini sangatlah mengkhawatirkan. Maka itu, Presiden mengajak kerja sama dunia internasional guna menangani kasus-kasus tersebut. Pertukaran informasi intelijen dan menghapuskan sumber pendanaan terorisme merupakan hal yang Jokowi anggap butuh koordinasi semua belah pihak.
"Saya ingin menekankan bahwa terorisme tidak ada korelasinya sama sekali dengan agama manapun," tegas Jokowi.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden turut mengangkat isu lainnya yang kini dihadapi dunia internasional, yakni arus pengungsian. Terhadap isu tersebut, Presiden Joko Widodo mendorong negara-negara G-20 untuk turun tangan dalam penyediaan bantuan kemanusiaan.
"Pada saat yang sama, kita juga harus merenungkan penyebab dari banyak konflik yang mengakibatkan pengungsian massal. Dalam konteks ini, menyelesaikan akar permasalahan adalah yang paling utama," tuturnya.
Selain isu terorisme, sejumlah isu dibahas dalam 'working lunch' yang bertemakan tentang pembangunan inklusif. Namun, secara khusus Indonesia menyinggung peranan negara-negara G-20 untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.
"Tahun 2016 adalah tahun yang penting karena merupakan tahun pertama dari pelaksanaan Agenda 2030. Indonesia berkomitmen mencapai Agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan," demikian komitmen Presiden mengawali pesannya.
Agenda 2030 sendiri memiliki tujuan penting dalam pelaksanaannya, yakni sebagai pedoman bagi semua negara untuk menemukan solusi dari tantangan pembangunan global yang dihadapi. Agenda 2030 juga memiliki komitmen untuk meningkatkan kerja sama semua negara, baik negara maju maupun berkembang. Karena itulah Presiden Joko Widodo berkomitmen terhadap agenda tersebut dan mendorong negara-negara G-20 untuk turut berperan di dalamnya.
Presiden memberikan saran kepada para pemimpin negara yang hadir agar tujuan Agenda 2030 dapat tercapai. Pertama, dengan menciptakan kondisi ekonomi yang kondusif untuk pertumbuhan global yang kuat dan inklusif.
"Hal tersebut dicapai dengan cara meningkatkan akses pasar bagi negara-negara berkembang, mengatur sistem perpajakan internasional yang adil dan transparan, dan menghilangkan arus keuangan terlarang," tambah Jokowi.
Adapun cara lainnya yang disarankan oleh Presiden ialah dengan menggalakkan pembangunan infrastruktur serta meningkatkan kerja sama teknologi ramah lingkungan dan mengurangi kesenjangan teknologi.
Indonesia sendiri telah mengambil langkah-langkah lebih lanjut untuk mengimplementasikan Agenda 2030. Beberapa di antaranya ialah dengan mengimplementasikan tujuan dari Agenda 2030 (Sustainable Development Goals) ke dalam Rencana Pembangunan Nasional, melibatkan sektor swasta, masyarakat sipil, dan organisasi, memberlakukan berbagai kebijakan dalam negeri untuk memastikan ketahanan pangan, serta akses kepada pendidikan dan kesehatan.
"Indonesia berkomitmen untuk bekerja sama dengan G-20 untuk menyukseskan pelaksanaan Agenda 2030," tutupnya.
Agenda 2030 (SDG) merupakan kelanjutan dari apa yang sudah dibangun dalam 'Millenium Development Goals' (MDG). Disepakati oleh perwakilan dari 193 negara pada September 2015, Agenda 2030 memiliki 17 tujuan global yang hendak dicapai, yakni:
1. Mengentaskan kemiskinan
2. Mencapai ketahanan pangan
3. Menjamin kesehatan dan kesejahteraan
4. Menjamin pendidikan yang berkualitas
5. Mencapai kesetaraan gender
6. Menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi
7. Menjamin akses terhadap sumber energi yang bersih dan terjangkau
8. Mendukung perkembangan ekonomi yang inklusif dan membuka lapangan pekerjaan
9. Mendorong industri, inovasi, dan infrastruktur
10. Mengurangi kesenjangan
11. Keberlanjutan kota dan komunitas
12. Pola konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab
13. Bertindak terhadap perubahan iklim
14. Melestarikan kehidupan bawah laut
15. Melindungi kehidupan di darat
16. Membangun institusi peradilan yang kuat
17. Bekerja sama untuk mencapai tujuan
(Sumber: detik.com).
KOMENTAR