Tidak Main-main, Jokowi Siapkan Paket Kebijakan Hukum untuk Menjerat Markus

IndonesiaHerald.com, Jakarta - Di tahun ke-3 menjabat sebagai Presiden, Joko Widodo akan melakukan reformasi besar-besaran di sektor hukum. Dalam waktu dekat, Presiden akan mengeluarkan paket kebijakan hukum yang fokus untuk menyikat para makelar kasus. "Begini, kita kan sudah mengenal dari konsep Nawacita kemudian ada penjabaran-penjabaran di bidang ekonomi, di bidang hukum, di bidang politik dan sebagainya. Kalau kemarin sudah ada paket kebijakan ekonomi, nanti juga ada paket kebijakan hukum," kata Menko Polhukam Wiranto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jl Veteran, Jakpus, Selasa (27/9/2016). Pemerintah, menurut Wiranto saat ini tengah mengodog beberapa rancangan paket kebijakan. Yang terdekat adalah paket kebijakan untuk membersihkan praktik makelar kasus. "Sekarang ada satu proses agar paket itu betul-betul ada manfaatnya dalam rangka kita memperbaiki apakah itu instrumen hukumnya, apakah kita memperbaiki aparat penegak hukumnya, apakah kita membangun budaya hukum yang kondusif, itu kan sedang digarap sekarang," jelas Wiranto. "Sekarang ini memang kita terus terang di bidang hukum ya cukup prihatin ya. Bahwa hukum yang seharusnya merupakan instrumen untuk ditaati, untuk diindahkan, dijalankan oleh seluruh masyarakat karena hukum kan kesepakan kolektif dari bangsa. Nah, tatkala hukum sudah tidak diindahkan apalagi ada aparat penegak hukum yang coba menjadikan hukum menjadi komoditas, ini yang nanti akan kita selesaikan," tegasnya. Presiden Jokowi pun telah memerintahkan untuk menindak tegas para aparat penegak hukum yang justru memainkan hukum. Kemungkinan, paket kebijakan hukum yang akan pertama dikeluarkan adalah soal pembersihan terhadap markus. "Presiden sudah jelas memberi petunjuk bahwa kita akan secara tegas menindak aparat penegak hukum yang seharusnya menjaga hukum, menegakkan hukum tapi justru menodai hukum itu. Ini yang nanti akan kita selasar, agar kepercayaan publik terhadap hukum nasional itu pulih. Harus kita pulihkan karena ini yang sebenarnya menjaga, merupakan pilar ketertiban dan keamanan nasional," ungkap Wiranto. Lalu kapan paket kebijakan hukum akan diterbitkan? "Sabar, tentunya sabar nanti akan muncul paket-paket mana yang didahulukan. Sekarang sedang digodog dengan seksama dan hati-hati," tutur Menko Polhukam. (Sumber: detik.com). -

IndonesiaHerald.com, Jakarta - Di tahun ke-3 menjabat sebagai Presiden, Joko Widodo akan melakukan reformasi besar-besaran di sektor hukum. Dalam waktu dekat, Presiden akan mengeluarkan paket kebijakan hukum yang fokus untuk menyikat para makelar kasus.

"Begini, kita kan sudah mengenal dari konsep Nawacita kemudian ada penjabaran-penjabaran di bidang ekonomi, di bidang hukum, di bidang politik dan sebagainya. Kalau kemarin sudah ada paket kebijakan ekonomi, nanti juga ada paket kebijakan hukum," kata Menko Polhukam Wiranto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jl Veteran, Jakpus, Selasa (27/9/2016).

Baca juga: Begini Curhatan Jokowi Soal Perilaku Korupsi Elite Politik

Pemerintah, menurut Wiranto saat ini tengah mengodog beberapa rancangan paket kebijakan. Yang terdekat adalah paket kebijakan untuk membersihkan praktik makelar kasus.

"Sekarang ada satu proses agar paket itu betul-betul ada manfaatnya dalam rangka kita memperbaiki apakah itu instrumen hukumnya, apakah kita memperbaiki aparat penegak hukumnya, apakah kita membangun budaya hukum yang kondusif, itu kan sedang digarap sekarang," jelas Wiranto.

"Sekarang ini memang kita terus terang di bidang hukum ya cukup prihatin ya. Bahwa hukum yang seharusnya merupakan instrumen untuk ditaati, untuk diindahkan, dijalankan oleh seluruh masyarakat karena hukum kan kesepakan kolektif dari bangsa. Nah, tatkala hukum sudah tidak diindahkan apalagi ada aparat penegak hukum yang coba menjadikan hukum menjadi komoditas, ini yang nanti akan kita selesaikan," tegasnya.

Baca juga: Jokowi Kali Ini "Semprot" Kementerian yang Tidak Kompak dalam Urusan yang Satu Ini

Presiden Jokowi pun telah memerintahkan untuk menindak tegas para aparat penegak hukum yang justru memainkan hukum. Kemungkinan, paket kebijakan hukum yang akan pertama dikeluarkan adalah soal pembersihan terhadap markus.

"Presiden sudah jelas memberi petunjuk bahwa kita akan secara tegas menindak aparat penegak hukum yang seharusnya menjaga hukum, menegakkan hukum tapi justru menodai hukum itu. Ini yang nanti akan kita selasar, agar kepercayaan publik terhadap hukum nasional itu pulih. Harus kita pulihkan karena ini yang sebenarnya menjaga, merupakan pilar ketertiban dan keamanan nasional," ungkap Wiranto.

Lalu kapan paket kebijakan hukum akan diterbitkan?

"Sabar, tentunya sabar nanti akan muncul paket-paket mana yang didahulukan. Sekarang sedang digodog dengan seksama dan hati-hati," tutur Menko Polhukam. (Sumber: detik.com).