IndonesiaHerald.com, Jakarta - Bupati Batang Yoyok Riyo Sudibyo menyarankan agar warga Ibu Kota meminta kejelasan kepada Pemprov DKI terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.
Yoyok mengatakan, warga Ibu Kota memilik hak untuk mengetahui penggunaan anggaran yang dilakukan oleh Pemprov DKI. Begitu juga dengan Pemprov DKI yang harus transparan. Saran Yoyok tersebut disampaikan saat diskusi publik pembahasan serapan APBD DKI di Jakarta Barat.
Diskusi itu dihadiri Wakil Ketua Bappeda DKI Jakarta Subagyo, dan Sekretaris Komisi A DPRD DKI Syarif.
"Kamu punya hak untuk meminta keterangan ke beliau-beliau ini (Pemprov DKI), tanyakan uangnya ke mana? Buat apa?" ujar Yoyok di Jakarta Barat, Rabu (14/9/2016).
Yoyok juga memberikan saran kepada Pemprov DKI agar seluruh serapan APBD DKI bisa terserap maksimal. Saran Yoyok, hasil pembahasan di luar hasil musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) diawasi.
Hasil di luar Musrenbang juga tidak boleh ditandatangani. Hal itu agar tidak ada kepentingan dari luar yang masuk ke Pemprov DKI.
Hingga September 2016, serapan APBD DKI baru mencapai 40 persen. Realisasi penyerapan APBD DKI 2015 hanya sebesar 68 persen.
Saran yang Yoyok berikan kepada Pemprov DKI telah dilakukannya selama empat tahun menjabat sebagai Bupati Batang.
"Penyerapan APBD di Batang tidak pernah di bawah 90 persen," ujar Yoyok. (Baca: Ahok yang Pertama Kali Ditegur Saat Jokowi Blakblakan soal Serapan Anggaran Daerah)
APBD di Batang sebesar Rp 1,7 triliun. Nilai tersebut jauh berbeda dibanding APBD DKI yang mencapai Rp 67,1 triliun.
Beberapa waktu lalu, Partai Gerindra sempat menaruh ketertarikan terhadap figur Yoyok untuk disandingkan dengan bakal calon gubernur dari Gerindra Sandiaga Uno. Namun, Yoyok menolak mengikuti fit and proper test yang dilakukan Gerindra. (Sumber: Kompas.com).
IndonesiaHerald.com, Jakarta - Bupati Batang Yoyok Riyo Sudibyo menyarankan agar warga Ibu Kota meminta kejelasan kepada Pemprov DKI terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.
Yoyok mengatakan, warga Ibu Kota memilik hak untuk mengetahui penggunaan anggaran yang dilakukan oleh Pemprov DKI. Begitu juga dengan Pemprov DKI yang harus transparan. Saran Yoyok tersebut disampaikan saat diskusi publik pembahasan serapan APBD DKI di Jakarta Barat.
Diskusi itu dihadiri Wakil Ketua Bappeda DKI Jakarta Subagyo, dan Sekretaris Komisi A DPRD DKI Syarif.
"Kamu punya hak untuk meminta keterangan ke beliau-beliau ini (Pemprov DKI), tanyakan uangnya ke mana? Buat apa?" ujar Yoyok di Jakarta Barat, Rabu (14/9/2016).
Yoyok juga memberikan saran kepada Pemprov DKI agar seluruh serapan APBD DKI bisa terserap maksimal. Saran Yoyok, hasil pembahasan di luar hasil musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) diawasi.
Hasil di luar Musrenbang juga tidak boleh ditandatangani. Hal itu agar tidak ada kepentingan dari luar yang masuk ke Pemprov DKI.
Hingga September 2016, serapan APBD DKI baru mencapai 40 persen. Realisasi penyerapan APBD DKI 2015 hanya sebesar 68 persen.
Saran yang Yoyok berikan kepada Pemprov DKI telah dilakukannya selama empat tahun menjabat sebagai Bupati Batang.
"Penyerapan APBD di Batang tidak pernah di bawah 90 persen," ujar Yoyok. (Baca: Ahok yang Pertama Kali Ditegur Saat Jokowi Blakblakan soal Serapan Anggaran Daerah)
APBD di Batang sebesar Rp 1,7 triliun. Nilai tersebut jauh berbeda dibanding APBD DKI yang mencapai Rp 67,1 triliun.
Beberapa waktu lalu, Partai Gerindra sempat menaruh ketertarikan terhadap figur Yoyok untuk disandingkan dengan bakal calon gubernur dari Gerindra Sandiaga Uno. Namun, Yoyok menolak mengikuti fit and proper test yang dilakukan Gerindra. (Sumber: Kompas.com).
KOMENTAR