IndonesiaHerald.com, Jakarta - Gubernur sekaligus kandidat petahana Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menuding organisasi kemasyarakatan Bamus Betawi menggunakan dana hibah dari Pemerintah Provinsi untuk bermain politik bersentimen Suku Agama Ras dan Antargolongan (SARA). Menjawab tudingan ini, Bamus Betawi memberi penjelasan. Ketua Umum Bamus Betawi Zainudin, akrab disapa Oding, menyatakan pihaknya bukan bermaksud bermain politik. Melainkan, Bamus Betawi hanya menawarkan tokoh-tokoh termasuk PNS bawahan Ahok, yakni Sekda DKI Saefullah dan Deputi Gubernur Sylviana Murni, untuk menjadi cawagub dari cagub usungan partai-partai politik. "Ada salah paham dari Gubernur. Saya kira kami bukan main politik, tapi kita tawarkan orang-orang Betawi, kita sudah putuskan, ini silakan dipakai oleh partai-partai politik. Kalau enggak ya enggak papa," kata Oding saat berbincang, Selasa (6/9/2016). Dia menjelaskan, ada empat nama yang digadang sesepuh Betawi serta para ulama untuk disuarakan Bamus Betawi menjadi cawagub, yakni Nachrowi Ramli, Abraham Lunggana (Lulung), Saefullah, dan Sylviana Murni. Soal politik secara langsung, Bamus Betawi berada di garis netral, kecuali hanya menyampaikan amant para sesepuh dan ulama. Soal perkara bermain isu SARA. Oding juga mencoba meluruskan kesalahpahaman Ahok. "Enggak ada. Kita enggak pernah gunakan isu SARA. Kalau ada pun maka itu individu saja, itu individu mereka. Tapi Bamus Betawi tidak sampai di sana. Kita ini lembaga masyarakat adat yang menjaga betul kultur Betawi, dan ini harus dihargai," kata Oding. Dia siap menjelaskan langsung ke Ahok bila diperlukan. Soal adanya hibah dari Pemprov DKI sebesar sekitar Rp 4 miliar hingga Rp 5 miliar, Oding menyatakan hal ini memang benar. "Iya. Sudah sejak lama Bamus Betawi dapat hibah. Itu bentuk apresiasi Pemda terhadap pribumi asli mengembangkan nilai-nilai kultur budaya," kata Oding. Oding sendiri adalah kader Partai Golkar dan Ketua Fraksi di DPRD DKI. Sebagaimana diketahui, Golkar mendukung Ahok di Pilgub DKI 2017. Bagaimana dengan sikap Oding yang menjalankan aspirasi Bamus Betawi? "Kami belum bersikap. Kami cuma menawarkan cawagub kepada parpol-parpol. Soal dukung-mendukung, Bamus berada di garis netral. Tawaran cawagub itu karena amanah dari sesepuh, alim ulama, tolong ditawarkan tokoh Betawi," jawab Oding. (Sumber: detik.com).
$type=grid$meta=0$readmore=0$snippet=0$count=3$show=home
IndonesiaHerald.com, Jakarta - Gubernur sekaligus kandidat petahana Jakarta
Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menuding organisasi kemasyarakatan Bamus Betawi menggunakan dana hibah dari Pemerintah Provinsi untuk
bermain politik bersentimen Suku Agama Ras dan Antargolongan (SARA).
Menjawab tudingan ini, Bamus Betawi memberi penjelasan.
Ketua Umum Bamus Betawi Zainudin, akrab disapa Oding,
menyatakan pihaknya bukan bermaksud bermain politik. Melainkan, Bamus Betawi
hanya menawarkan tokoh-tokoh termasuk PNS bawahan Ahok, yakni Sekda DKI
Saefullah dan Deputi Gubernur Sylviana Murni, untuk menjadi cawagub dari cagub
usungan partai-partai politik.
"Ada salah paham dari Gubernur. Saya kira kami bukan
main politik, tapi kita tawarkan orang-orang Betawi, kita sudah putuskan, ini
silakan dipakai oleh partai-partai politik. Kalau enggak ya enggak papa,"
kata Oding saat berbincang, Selasa (6/9/2016).
Dia menjelaskan, ada empat nama yang digadang sesepuh Betawi
serta para ulama untuk disuarakan Bamus Betawi menjadi cawagub, yakni Nachrowi
Ramli, Abraham Lunggana (Lulung), Saefullah, dan Sylviana Murni. Soal politik
secara langsung, Bamus Betawi berada di garis netral, kecuali hanya
menyampaikan amant para sesepuh dan ulama. Soal perkara bermain isu SARA. Oding
juga mencoba meluruskan kesalahpahaman Ahok.
"Enggak ada. Kita enggak pernah gunakan isu SARA. Kalau
ada pun maka itu individu saja, itu individu mereka. Tapi Bamus Betawi tidak
sampai di sana. Kita ini lembaga masyarakat adat yang menjaga betul kultur
Betawi, dan ini harus dihargai," kata Oding.
Dia siap menjelaskan langsung ke Ahok bila diperlukan. Soal
adanya hibah dari Pemprov DKI sebesar sekitar Rp 4 miliar hingga Rp 5 miliar,
Oding menyatakan hal ini memang benar.
"Iya. Sudah sejak lama Bamus Betawi dapat hibah. Itu
bentuk apresiasi Pemda terhadap pribumi asli mengembangkan nilai-nilai kultur
budaya," kata Oding.
Oding sendiri adalah kader Partai Golkar dan Ketua Fraksi di
DPRD DKI. Sebagaimana diketahui, Golkar mendukung Ahok di Pilgub DKI 2017.
Bagaimana dengan sikap Oding yang menjalankan aspirasi Bamus Betawi?
"Kami belum bersikap. Kami cuma menawarkan cawagub
kepada parpol-parpol. Soal dukung-mendukung, Bamus berada di garis netral. Tawaran cawagub itu karena amanah dari sesepuh, alim
ulama, tolong ditawarkan tokoh Betawi," jawab Oding. (Sumber: detik.com).

Category 6
/fa-signal/ TOP 7 In The WEEK$type=one$snipped=hide$show=home$readmore=0$snippet=0$author=0$comment
-
Soetantyo Moechlas. Photo Tribun IndonesiaHerald.com - Mukidi. Nama ini di mana-mana disebut. Cerita-cerita Humor segar mengisi group-gr...
-
Potret Sultan Syarif Kasim II di Istana Siak Sri Indrapura IndonesiaHerald.com, Riau - Liburan ke Siak akhir pekan ini, traveler bisa ...
-
IndonesiaHerald.com, Health - Kalau ditanya apa golongan darahnya orang-orang mungkin akan menjawab A, B, O, atau AB. Namun untuk Sara...
-
IndonesiaHerald, Pontianak - Masyarakat di sekitar Bandara Supadio Pontianak terkejut melihat pemandangan itu. Seorang wanita berambut...
-
IndonesiaHerald.com, Jakarta - Pasangan petahana Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat tetap unggul dibanding dua kandidat lainny...
-
IndonesiaHerald.com, Kendari - Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam sebagai tersangka dalam kasus ...
-
Indonesiaherald.com, Bogor - Intoleransi dan radikalisme di Indonesia dinilai kian masif kemunculannya. Menurut salah satu peserta dis...
-
Indonesiaherald.com, Jakarta - Pesan percakapan dalam aplikasi WhatsApp di platform iOS ternyata tak sepenuhnya bisa dihapus. Bahkan se...
-
Indonesiaherald.com, New Delhi - Seorang pemuda di India yang dinyatakan tewas setelah dipagut ular berbisa tiba-tiba terbangun sesaat se...
-
IndonesiaHerald.com, Jakarta - Komnas Perempuan menemukan ratusan peraturan daerah yang diskriminatif terhadap perempuan. Keberadaan perda-...
KOMENTAR