Wah, KPK Penasaran dengan Road Map Reformasi Hukum Jokowi

IndonesiaHerald.com. Jakarta - KPK telah memberikan sejumlah masukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk paket kebijakan di sektor hukum yang rencananya akan diluncurkan bulan Oktober ini. Namun KPK ingin tahu lebih banyak tentang road map atau peta jalan reformasi hukum yang diinisiasi Jokowi itu. "Kita diminta, langsung tidak langsung, dapat memberikan masukanb bagi perbaikan sistem pembangunan hukum nasional. Namun begitu kita masih belum konkrit poinnya dikaitkan dengan detailnya seperti apa," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang saat berbincang, Kamis (29/9/2016). Saut pun mengaku akan mengecek di Deputi Pencegahan KPK tentang kajian pengembangan sistem hukum nasional. Secara pribadi, Saut menyoroti tentang Undang-undang Pemberantasan Korupsi yang harus disesuaikan dengan Piagam PBB tentang antikorupsi yang telah ditandatangani pemerintah. "Kalau saya pribadi menganggap UU Tipikor kita termasuk yang perlu penyesuaian dengan piagam PBB antikorupsi yang sudah Indonesia tandatangani," kata Saut. "Maksudnya saya belum baca road map pemerintah seperti apa biar kira bisa memberikan masukan dikaitkan dengan isu korupsi dari sisi Piagam PBB antikorupsi," sambung Saut menegaskan. Tentang penyesuaian UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berlaku di Indonesia yaitu UU nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah menjadi UU nomor 20 tahun 2001. Menurut Saut, ada beberapa hal yang perlu disesuaikan. "Termasuk yang perlu disesuaikan karena ada isu perdagangan pengaruh, sektor swasta, illicit enrichment dan lain-lain perlu dipertegas. Pada bagian lain pernah ada diskusi agar kepolisian fokus pada pidana umum dan lain-lain apa itu masuk dalam road map pemerintah, saya belum tahu," kata Saut. (Sumber: detik.com).

Gedung KPK

IndonesiaHerald.com. Jakarta - KPK telah memberikan sejumlah masukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk paket kebijakan di sektor hukum yang rencananya akan diluncurkan bulan Oktober ini. Namun KPK ingin tahu lebih banyak tentang road map atau peta jalan reformasi hukum yang diinisiasi Jokowi itu.

"Kita diminta, langsung tidak langsung, dapat memberikan masukanb bagi perbaikan sistem pembangunan hukum nasional. Namun begitu kita masih belum konkrit poinnya dikaitkan dengan detailnya seperti apa," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang saat berbincang, Kamis (29/9/2016).

Saut pun mengaku akan mengecek di Deputi Pencegahan KPK tentang kajian pengembangan sistem hukum nasional. Secara pribadi, Saut menyoroti tentang Undang-undang Pemberantasan Korupsi yang harus disesuaikan dengan Piagam PBB tentang antikorupsi yang telah ditandatangani pemerintah.

"Kalau saya pribadi menganggap UU Tipikor kita termasuk yang perlu penyesuaian dengan piagam PBB antikorupsi yang sudah Indonesia tandatangani," kata Saut.

"Maksudnya saya belum baca road map pemerintah seperti apa biar kira bisa memberikan masukan dikaitkan dengan isu korupsi dari sisi Piagam PBB antikorupsi," sambung Saut menegaskan.

Tentang penyesuaian UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berlaku di Indonesia yaitu UU nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah menjadi UU nomor 20 tahun 2001. Menurut Saut, ada beberapa hal yang perlu disesuaikan.

"Termasuk yang perlu disesuaikan karena ada isu perdagangan pengaruh, sektor swasta, illicit enrichment dan lain-lain perlu dipertegas. Pada bagian lain pernah ada diskusi agar kepolisian fokus pada pidana umum dan lain-lain apa itu masuk dalam road map pemerintah, saya belum tahu," kata Saut. (Sumber: detik.com).