IndonesiaHerald.com, Jakarta, - Presiden Joko Widodo mewanti-wanti para menteri di Kabinet Kerja untuk tidak langsung mengajukan tambahan anggaran ke mitra komisi di DPR RI. Menurut Jokowi, selama ini masih ada sejumlah kementerian dan lembaga yang mengajukan penambahan anggaran langsung ke DPR. Padahal, seharusnya penambahan anggaran dikoordinasikan dulu dengan internal pemerintahan. "Tidak ada lagi yang seperti ini, sendiri-sendiri masuk ke komisi-komisi di DPR," kata Jokowi, saat membuka rapat terbatas di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (16/9/2016). "Harus melalui koordinasi dengan kami, dengan mekanisme pemerintah. Kalau tidak anggaran kita buyar lagi," ucapnya. Rapat terbatas Kabinet Kerja juga membahas mengenai perkembangan APBN-P Tahun 2016 dan RAPBN Tahun 2017. Jokowi juga mengingatkan agar pembahasan anggaran antara kementerian dan lembaga dengan DPR hanya sampai program secara umum. "Sekali lagi saya ingatkan hanya sampai program tidak sampai satuan tiga. Kalau tidak diingatkan nanti ada yang masih dibicarakan disana sampai satuan tiga. Tidak ada," ucap Jokowi. (Sumber: Kompas.com)
$type=grid$meta=0$readmore=0$snippet=0$count=3$show=home
IndonesiaHerald.com, Jakarta, - Presiden Joko Widodo mewanti-wanti para menteri di Kabinet Kerja untuk tidak langsung mengajukan tambahan anggaran ke mitra komisi di DPR RI.
Menurut Jokowi, selama ini masih ada sejumlah kementerian dan lembaga yang mengajukan penambahan anggaran langsung ke DPR.
Padahal, seharusnya penambahan anggaran dikoordinasikan dulu dengan internal pemerintahan.
"Tidak ada lagi yang seperti ini, sendiri-sendiri masuk ke komisi-komisi di DPR," kata Jokowi, saat membuka rapat terbatas di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (16/9/2016).
"Harus melalui koordinasi dengan kami, dengan mekanisme pemerintah. Kalau tidak anggaran kita buyar lagi," ucapnya.
Rapat terbatas Kabinet Kerja juga membahas mengenai perkembangan APBN-P Tahun 2016 dan RAPBN Tahun 2017.
Jokowi juga mengingatkan agar pembahasan anggaran antara kementerian dan lembaga dengan DPR hanya sampai program secara umum.
"Sekali lagi saya ingatkan hanya sampai program tidak sampai satuan tiga. Kalau tidak diingatkan nanti ada yang masih dibicarakan disana sampai satuan tiga. Tidak ada," ucap Jokowi. (Sumber: Kompas.com)
Category 6
/fa-signal/ TOP 7 In The WEEK$type=one$snipped=hide$show=home$readmore=0$snippet=0$author=0$comment
-
Soetantyo Moechlas. Photo Tribun IndonesiaHerald.com - Mukidi. Nama ini di mana-mana disebut. Cerita-cerita Humor segar mengisi group-gr...
-
Potret Sultan Syarif Kasim II di Istana Siak Sri Indrapura IndonesiaHerald.com, Riau - Liburan ke Siak akhir pekan ini, traveler bisa ...
-
IndonesiaHerald.com, Health - Kalau ditanya apa golongan darahnya orang-orang mungkin akan menjawab A, B, O, atau AB. Namun untuk Sara...
-
IndonesiaHerald, Pontianak - Masyarakat di sekitar Bandara Supadio Pontianak terkejut melihat pemandangan itu. Seorang wanita berambut...
-
IndonesiaHerald.com, Jakarta - Pasangan petahana Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat tetap unggul dibanding dua kandidat lainny...
-
IndonesiaHerald.com, Kendari - Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam sebagai tersangka dalam kasus ...
-
Indonesiaherald.com, Bogor - Intoleransi dan radikalisme di Indonesia dinilai kian masif kemunculannya. Menurut salah satu peserta dis...
-
Indonesiaherald.com, Jakarta - Pesan percakapan dalam aplikasi WhatsApp di platform iOS ternyata tak sepenuhnya bisa dihapus. Bahkan se...
-
Indonesiaherald.com, New Delhi - Seorang pemuda di India yang dinyatakan tewas setelah dipagut ular berbisa tiba-tiba terbangun sesaat se...
-
IndonesiaHerald.com, Jakarta - Komnas Perempuan menemukan ratusan peraturan daerah yang diskriminatif terhadap perempuan. Keberadaan perda-...
KOMENTAR