IndonesiaHerald.com, Jakarta - Ketua tim pemenangan Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama untuk Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2017, Nusron Wahid, menjawab kritik mengenai rangkap jabatan yang kini dilakoninya. Menurut dia, tidak masalah rangkap jabatan sepanjang tidak ada larangan dari Presiden Joko Widodo. Nusron kemudian mencontohkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani yang disebutnya juga rangkap jabatan. "Mbak Puan juga dobel-dobel. Sepanjang enggak ada larangan enggak apa-apa," ujar Nusron di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (15/9/2016) malam. Menurut Nusron, selain menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan masih memegang jabatan di partainya, PDI Perjuangan. Berdasarkan informasi dari website PDI-P, www.pdiperjuangan.id, Puan tercatat sebagai Ketua Bidang Politik dan Keamanan DPP PDI-P periode 2015-2020. Masih adanya nama Puan dalam struktur organisasi PDI-P ini dibenarkan Djarot Syaiful Hidayat, Wakil Gubernur DKI Jakarta yang juga menjabat Ketua DPP PDI-P Bidang Keanggotaan dan Organisasi. Namun, menurut Djarot, Puan dalam posisi non-aktif. "Masih kok, cuma non-aktif," kata Djarot saat dikonfirmasi secara terpisah. Sementara itu, menurut Nusron, sampai saat ini Presiden Jokowi tidak memintanya untuk mundur dari jabatannya di pemerintahan, yakni sebagai Kepala Badan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). "Kalau soal mundur atu tidak mundur itu urusan saya dan Pak Jokowi," ujar politisi Partai Golkar ini. Selain menjabat sebagai Kepala BNP2TKI, Nusron adalah Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Jawa dan Sumatera Partai Golkar. Ia kini terlibat aktif sebagai ketua tim pemenangan Ahok untuk Pilkada 2017. Posisi Nusron yang rangkap jabatan ini dikritik sejumlah anggota DPR. Mereka mengingatkan bahwa Jokowi pernah meminta agar pejabat negara tidak merangkap jabatan di struktural partai. Tujuannya, agar lebih fokus di pemerintahan. Menanggapi hal itu, Nusron menyebut bahwa dirinya fokus menjalankan tugasnya sebagai Kepala BNP2TKI. "Tanya saja sama TKI-nya, sama orang kantor, saya lebih banyak ngurusin kantor saya atau Ahok?" ujar Nusron. (Sumber: Kompas.com).
$type=grid$meta=0$readmore=0$snippet=0$count=3$show=home
IndonesiaHerald.com, Jakarta - Ketua tim pemenangan Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama untuk Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2017, Nusron Wahid, menjawab kritik mengenai rangkap jabatan yang kini dilakoninya.
Menurut dia, tidak masalah rangkap jabatan sepanjang tidak ada larangan dari Presiden Joko Widodo.
Nusron kemudian mencontohkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani yang disebutnya juga rangkap jabatan.
"Mbak Puan juga dobel-dobel. Sepanjang enggak ada larangan enggak apa-apa," ujar Nusron di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (15/9/2016) malam.
Menurut Nusron, selain menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan masih memegang jabatan di partainya, PDI Perjuangan.
Berdasarkan informasi dari website PDI-P, www.pdiperjuangan.id, Puan tercatat sebagai Ketua Bidang Politik dan Keamanan DPP PDI-P periode 2015-2020.
Masih adanya nama Puan dalam struktur organisasi PDI-P ini dibenarkan Djarot Syaiful Hidayat, Wakil Gubernur DKI Jakarta yang juga menjabat Ketua DPP PDI-P Bidang Keanggotaan dan Organisasi.
Namun, menurut Djarot, Puan dalam posisi non-aktif. "Masih kok, cuma non-aktif," kata Djarot saat dikonfirmasi secara terpisah.
Sementara itu, menurut Nusron, sampai saat ini Presiden Jokowi tidak memintanya untuk mundur dari jabatannya di pemerintahan, yakni sebagai Kepala Badan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).
"Kalau soal mundur atau tidak mundur itu urusan saya dan Pak Jokowi," ujar politisi Partai Golkar ini.
Selain menjabat sebagai Kepala BNP2TKI, Nusron adalah Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Jawa dan Sumatera Partai Golkar.
Ia kini terlibat aktif sebagai ketua tim pemenangan Ahok untuk Pilkada 2017. Posisi Nusron yang rangkap jabatan ini dikritik sejumlah anggota DPR.
Mereka mengingatkan bahwa Jokowi pernah meminta agar pejabat negara tidak merangkap jabatan di struktural partai.
Tujuannya, agar lebih fokus di pemerintahan. Menanggapi hal itu, Nusron menyebut bahwa dirinya fokus menjalankan tugasnya sebagai Kepala BNP2TKI.
"Tanya saja sama TKI-nya, sama orang kantor, saya lebih banyak ngurusin kantor saya atau Ahok?" ujar Nusron. (Sumber: Kompas.com).

Category 6
/fa-signal/ TOP 7 In The WEEK$type=one$snipped=hide$show=home$readmore=0$snippet=0$author=0$comment
-
Soetantyo Moechlas. Photo Tribun IndonesiaHerald.com - Mukidi. Nama ini di mana-mana disebut. Cerita-cerita Humor segar mengisi group-gr...
-
Potret Sultan Syarif Kasim II di Istana Siak Sri Indrapura IndonesiaHerald.com, Riau - Liburan ke Siak akhir pekan ini, traveler bisa ...
-
IndonesiaHerald.com, Health - Kalau ditanya apa golongan darahnya orang-orang mungkin akan menjawab A, B, O, atau AB. Namun untuk Sara...
-
IndonesiaHerald, Pontianak - Masyarakat di sekitar Bandara Supadio Pontianak terkejut melihat pemandangan itu. Seorang wanita berambut...
-
IndonesiaHerald.com, Jakarta - Pasangan petahana Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat tetap unggul dibanding dua kandidat lainny...
-
IndonesiaHerald.com, Kendari - Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam sebagai tersangka dalam kasus ...
-
Indonesiaherald.com, Bogor - Intoleransi dan radikalisme di Indonesia dinilai kian masif kemunculannya. Menurut salah satu peserta dis...
-
Indonesiaherald.com, Jakarta - Pesan percakapan dalam aplikasi WhatsApp di platform iOS ternyata tak sepenuhnya bisa dihapus. Bahkan se...
-
Indonesiaherald.com, New Delhi - Seorang pemuda di India yang dinyatakan tewas setelah dipagut ular berbisa tiba-tiba terbangun sesaat se...
-
IndonesiaHerald.com, Jakarta - Komnas Perempuan menemukan ratusan peraturan daerah yang diskriminatif terhadap perempuan. Keberadaan perda-...
KOMENTAR