IndonesiaHerald.com, Jakarta - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai, seharusnya target bidang pangan pemerintah itu sederhana, yaitu agar semua warga negara bisa mengonsumsi hasil dari petani Indonesia. "Karena target itu pula sektor pertanian dan peternakan harusnya berbasis lokal," kata Fahri, di Gedung DPR, Senayan Jakarta, Kamis (6/10). Rakyat lanjut dia, makan daging tapi masa mengembangkan ternak saja negara tidak bisa. Padahal kata Fahri, yang namanya berternak dan bertani adalah pekerjaan dari zaman dahulu. "Tapi kenyataannya kebutuhan akan produk pertanian dan ternak, kita masih impor semua," tegas politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu. Seharusnya, kata Fahri dicek satu-satu konsumsi produk pertanian itu. Faktanya itu tidak dilakukan. "Jadi nanti setiap ada pilpres pasti calon presiden menggunakan isu impor pangan untuk kepentingan politiknya. Pak Jokowi, saya masih sangat ingat dulu ngomong 'masa kita masih impor'. Setelah jadi presiden, nyatanya juga tidak bisa ngapa-ngapain," tegasnya. Lalu datang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gembar-gembor ada mafia impor daging, lalu ada yang ditangkap dan masuk bui. Tapi sampai hari ini impor jalan terus. "Sekarang Pak Irman Gusman (mantan Ketua DPD) dituduh mafia impor gula, sampai nanti juga tidak ada itu mafia. Kayak begini-begini terus. Padahal ini pertarungan antar importir saja," ujar dia. Semua dugaan dengan label mafia itu menurut Fahri hanya masalah, kenapa kasih yang lain segini dan yang lainnya segina? Tapi impor terus selalu berulang. "Jadi ini adalah kemunduran permanen ketika negara yang tidak bisa mengatasi masalah impor ini," pungkasnya. (Sumber: jpnn).
$type=grid$meta=0$readmore=0$snippet=0$count=3$show=home
IndonesiaHerald.com, Jakarta - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai, seharusnya target bidang pangan pemerintah itu sederhana, yaitu agar semua warga negara bisa mengonsumsi hasil dari petani Indonesia.
"Karena target itu pula sektor pertanian dan peternakan harusnya berbasis lokal," kata Fahri, di Gedung DPR, Senayan Jakarta, Kamis (6/10).
Rakyat lanjut dia, makan daging tapi masa mengembangkan ternak saja negara tidak bisa. Padahal kata Fahri, yang namanya berternak dan bertani adalah pekerjaan dari zaman dahulu.
"Tapi kenyataannya kebutuhan akan produk pertanian dan ternak, kita masih impor semua," tegas politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Seharusnya, kata Fahri dicek satu-satu konsumsi produk pertanian itu. Faktanya itu tidak dilakukan.
"Jadi nanti setiap ada pilpres pasti calon presiden menggunakan isu impor pangan untuk kepentingan politiknya. Pak Jokowi, saya masih sangat ingat dulu ngomong 'masa kita masih impor'. Setelah jadi presiden, nyatanya juga tidak bisa ngapa-ngapain," tegasnya.
Lalu datang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gembar-gembor ada mafia impor daging, lalu ada yang ditangkap dan masuk bui. Tapi sampai hari ini impor jalan terus.
"Sekarang Pak Irman Gusman (mantan Ketua DPD) dituduh mafia impor gula, sampai nanti juga tidak ada itu mafia. Kayak begini-begini terus. Padahal ini pertarungan antar importir saja," ujar dia.
Semua dugaan dengan label mafia itu menurut Fahri hanya masalah, kenapa kasih yang lain segini dan yang lainnya segina? Tapi impor terus selalu berulang.
"Jadi ini adalah kemunduran permanen ketika negara yang tidak bisa mengatasi masalah impor ini," pungkasnya. (Sumber: jpnn).
Category 6
/fa-signal/ TOP 7 In The WEEK$type=one$snipped=hide$show=home$readmore=0$snippet=0$author=0$comment
-
Soetantyo Moechlas. Photo Tribun IndonesiaHerald.com - Mukidi. Nama ini di mana-mana disebut. Cerita-cerita Humor segar mengisi group-gr...
-
Potret Sultan Syarif Kasim II di Istana Siak Sri Indrapura IndonesiaHerald.com, Riau - Liburan ke Siak akhir pekan ini, traveler bisa ...
-
IndonesiaHerald.com, Health - Kalau ditanya apa golongan darahnya orang-orang mungkin akan menjawab A, B, O, atau AB. Namun untuk Sara...
-
IndonesiaHerald.com, Kendari - Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam sebagai tersangka dalam kasus ...
-
Indonesiaherald.com, Bogor - Intoleransi dan radikalisme di Indonesia dinilai kian masif kemunculannya. Menurut salah satu peserta dis...
-
Indonesiaherald.com, Jakarta - Pesan percakapan dalam aplikasi WhatsApp di platform iOS ternyata tak sepenuhnya bisa dihapus. Bahkan se...
-
IndonesiaHerald.com, Jakarta - Pendekatan kekerasan dianggap tidak efektif dalam menangani aksi terorisme. Hal ini disampaikan oleh K...
-
IndonesiaHerald.com, Jakarta - Komnas Perempuan menemukan ratusan peraturan daerah yang diskriminatif terhadap perempuan. Keberadaan perda-...
-
IndonesiaHerald.com, Jakarta - Sekelompok akademisi mengajukan uji materi untuk mengubah pasal dalam KUHP agar mempidanakan homoseksual...
-
Mantan Ketua KPK Antasari Azhar. IndonesiaHerald.com, Jakarta - Presiden Jokowi telah mengabulkan permohonan grasi yang diajukan Antas...
KOMENTAR