IndonesiaHerald.com, Jakarta - Pemerhati media sosial Fakhruddin menilai ada upaya menyudutkan Susilo Bambang Yudhoyono terkait polemik tentang keberadaan dokumen hasil kerja Tim Pencari Fakta (TPF) Meninggalnya Munir Said Thalib.
Terlebih, Kementerian Sekretariat Negara (Kemsetneg) mengaku tak memiliki dokumen yang diserahkan TPF Munir pada pertengahan 2005 itu. Di sisi lain menteri sekretaris negara kala itu, Yusril Ihza Mahendra juga terkesan melemparkan persoalan tentang keberadaan dokumen TPF Munir ke SBY.
Alasan Yusril adalah karena dirinya tidak mendapatkan mandat apa pun terkait dokumen itu. Sebab, TPF Munir yang dipimpin Marsudi Hanafi langsung menyerahkan dokumen hasil kerja mereka langsung ke SBY.
“Jawaban YIM (Yusril Ihza Mahendra, red) ini jelas menggelikan, apalagi untuk tokoh yang dikenal sebagai pakar hukum tata negara. Sudah menjadi tugas Mensesneg dan segenap jajarannya untuk mengarsipkan setiap surat yang masuk. Lalu untuk apa menunggu mandat,” kata Fakhruddin dalam keterangan tertulisnya, Senin (24/10).
Dia menegaskan, melemparkan persoalan pada SBY bukan tindakan bijaksana. Apalagi saat ini rakyat berada dalam suasana pilkada dan putra SBY, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi kontestan pada pemilihan gubernur DKI.
Fahruddin pun mencurigai isu soal hilangnya dokumen TPF Munir sengaja dimainkan oleh pihak tertentu. “Ada yang ingin menjatuhkan citra AHY melalui SBY,” tutur Fahruddin.
Yang disayangkan, katanya, tokoh sekelas Yusril ternyata terbawa permainan yang dalangnya masih misterius itu. Ia menyayangkan kasus Munir dipolitisasi.
“Kematian Munir adalah tragedi kemanusiaan. Tidak seharusnya ia dinodai oleh intrik-intrik politik dan dijadikan alat untuk memecah kelompok-kelompok yang seharusnya berkontestasi secara sehat dalam Pilkada. Dan jika benar-benar ini yang terjadi, maka ini adalah perbuatan terkutuk yang menjijikkan,” pungkasnya.
Sebelumnya SBY melalui akun @SBYudhoyono di Twitter menyebut polemik soal dukumen TPF Munir sudah digiring ke politik. “Saya amati perbincangan publik ada yg berada dlm konteks, namun ada pula yg bergeser ke sana – ke mari & bernuansa politik,” tulisnya.
Karenanya dia sudah siap buka-bukaan soal dokumen TPF Munir. "Penjelasan yang akan kami sampaikan dalam 2-3 hari mendatang, haruslah berdasarkan fakta, logika & tentunya juga kebenaran. *SBY*," tulisnya melalui akun @SBYudhoyono di Twitter, Minggu (23/10) malam. (Sumber: jpnn.com).
IndonesiaHerald.com, Jakarta - Pemerhati media sosial Fakhruddin menilai ada upaya menyudutkan Susilo Bambang Yudhoyono terkait polemik tentang keberadaan dokumen hasil kerja Tim Pencari Fakta (TPF) Meninggalnya Munir Said Thalib.
Terlebih, Kementerian Sekretariat Negara (Kemsetneg) mengaku tak memiliki dokumen yang diserahkan TPF Munir pada pertengahan 2005 itu. Di sisi lain menteri sekretaris negara kala itu, Yusril Ihza Mahendra juga terkesan melemparkan persoalan tentang keberadaan dokumen TPF Munir ke SBY.
Alasan Yusril adalah karena dirinya tidak mendapatkan mandat apa pun terkait dokumen itu. Sebab, TPF Munir yang dipimpin Marsudi Hanafi langsung menyerahkan dokumen hasil kerja mereka langsung ke SBY.
“Jawaban YIM (Yusril Ihza Mahendra, red) ini jelas menggelikan, apalagi untuk tokoh yang dikenal sebagai pakar hukum tata negara. Sudah menjadi tugas Mensesneg dan segenap jajarannya untuk mengarsipkan setiap surat yang masuk. Lalu untuk apa menunggu mandat,” kata Fakhruddin dalam keterangan tertulisnya, Senin (24/10).
Dia menegaskan, melemparkan persoalan pada SBY bukan tindakan bijaksana. Apalagi saat ini rakyat berada dalam suasana pilkada dan putra SBY, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi kontestan pada pemilihan gubernur DKI.
Fahruddin pun mencurigai isu soal hilangnya dokumen TPF Munir sengaja dimainkan oleh pihak tertentu. “Ada yang ingin menjatuhkan citra AHY melalui SBY,” tutur Fahruddin.
Yang disayangkan, katanya, tokoh sekelas Yusril ternyata terbawa permainan yang dalangnya masih misterius itu. Ia menyayangkan kasus Munir dipolitisasi.
“Kematian Munir adalah tragedi kemanusiaan. Tidak seharusnya ia dinodai oleh intrik-intrik politik dan dijadikan alat untuk memecah kelompok-kelompok yang seharusnya berkontestasi secara sehat dalam Pilkada. Dan jika benar-benar ini yang terjadi, maka ini adalah perbuatan terkutuk yang menjijikkan,” pungkasnya.
Sebelumnya SBY melalui akun @SBYudhoyono di Twitter menyebut polemik soal dukumen TPF Munir sudah digiring ke politik. “Saya amati perbincangan publik ada yg berada dlm konteks, namun ada pula yg bergeser ke sana – ke mari & bernuansa politik,” tulisnya.
Karenanya dia sudah siap buka-bukaan soal dokumen TPF Munir. "Penjelasan yang akan kami sampaikan dalam 2-3 hari mendatang, haruslah berdasarkan fakta, logika & tentunya juga kebenaran. *SBY*," tulisnya melalui akun @SBYudhoyono di Twitter, Minggu (23/10) malam. (Sumber: jpnn.com).
KOMENTAR