IndonesiaHerald.com, Jakarta - Dua tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla pada Kamis (20/10), tak hanya menuai pujian atas capaian yang sudah ditorehkan. Namun juga kritikan dari partai oposisi terutama Gerindra.
Menanggapi itu, PDI Perjuangan menyebut oposisi memang sudah lazim tidak mengakui capaian pemerintah, karena itu PDIP tidak mempermasalahkan adanya penilaian yang bernada ketidakpuasan itu.
"Penilaian yang cenderung negatif yang disampaikan partai politik atau pengamat yang memiliki pandangan berbeda dengan pemerintah, sebagai bagian dari strategi untuk mencari dan mengemukakan kekurangan, bahkan cenderung hanya mencari kelemahan pemerintah untuk disampaikan ke publik," Ketua DPP PDI Perjuangan Nusyirwan Soejono dalam pesan singkat, Minggu (23/10/2016).
Nusyirwan menyebut beberapa capaian program Jokowi-JK yang lazim tak akan diakui oposisi. Misal pembangunan jalan di daerah perbatasan seperti Kalimantan, Papua dan Nusa Tenggara Timur.
Padahal program itu sudah diharapkan terbangun sejak 25 tahun lalu untuk menjawab perbedaan tingkat kesejahteraan rakyat dengan negara tetangga. Termasuk kehadiran Presiden Jokowi di beberapa wilayah perbatasan dan komitmennya menjadikannya bagian terdepan dari wilayah NKRI.
"Oposisi juga tidak akan menyampaikan keberhasilan Program KIP (Kartu Indonesia Pintar) dan KIS (Kartu Indonesia Sehat), yang sudah dibagikan kepada jutaan rakyat. Ataupun tentang pembangunan jalur kereta Trans Sulawesi sebagai jawaban jelas bahwa orientasi pembangunan tidak hanya di Jawa saja," papar anggota komisi V DPR itu.
Nusyirwan mengatakan pembangunan prasarana transportasi jenis baru di Indonesia berupa proyek mass rapid transit (MRT), yang sudah direncanakan sejak 35 tahun lalu, tetapi baru terealisasi pada Pemerintahan Jokowi-JK.
"Program MRT yang sedang berjalan tentunya juga sudah pasti tidak dikemukakan sebagai terobosan dalam bidang transportasi," katanya.
Selain itu, Tol Laut yang sebenarnya merupakan 'revolusi' pembangunan Nusantara, menggerakan pembangunan yang setara dari ujung barat hingga ujung timur Indonesia.
"Pada akhirnya penilaian rakyatlah yang paling dapat diandalkan kebenarannya, salah satunya mungkin hasil survei yang mengungkapkan kepuasan terhadap Pemerintahan Jokowi-JK yang tinggi," ucap Nusyirwan. (Sumber: detik.com).
IndonesiaHerald.com, Jakarta - Dua tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla pada Kamis (20/10), tak hanya menuai pujian atas capaian yang sudah ditorehkan. Namun juga kritikan dari partai oposisi terutama Gerindra.
Menanggapi itu, PDI Perjuangan menyebut oposisi memang sudah lazim tidak mengakui capaian pemerintah, karena itu PDIP tidak mempermasalahkan adanya penilaian yang bernada ketidakpuasan itu.
"Penilaian yang cenderung negatif yang disampaikan partai politik atau pengamat yang memiliki pandangan berbeda dengan pemerintah, sebagai bagian dari strategi untuk mencari dan mengemukakan kekurangan, bahkan cenderung hanya mencari kelemahan pemerintah untuk disampaikan ke publik," Ketua DPP PDI Perjuangan Nusyirwan Soejono dalam pesan singkat, Minggu (23/10/2016).
Nusyirwan menyebut beberapa capaian program Jokowi-JK yang lazim tak akan diakui oposisi. Misal pembangunan jalan di daerah perbatasan seperti Kalimantan, Papua dan Nusa Tenggara Timur.
Padahal program itu sudah diharapkan terbangun sejak 25 tahun lalu untuk menjawab perbedaan tingkat kesejahteraan rakyat dengan negara tetangga. Termasuk kehadiran Presiden Jokowi di beberapa wilayah perbatasan dan komitmennya menjadikannya bagian terdepan dari wilayah NKRI.
"Oposisi juga tidak akan menyampaikan keberhasilan Program KIP (Kartu Indonesia Pintar) dan KIS (Kartu Indonesia Sehat), yang sudah dibagikan kepada jutaan rakyat. Ataupun tentang pembangunan jalur kereta Trans Sulawesi sebagai jawaban jelas bahwa orientasi pembangunan tidak hanya di Jawa saja," papar anggota komisi V DPR itu.
Nusyirwan mengatakan pembangunan prasarana transportasi jenis baru di Indonesia berupa proyek mass rapid transit (MRT), yang sudah direncanakan sejak 35 tahun lalu, tetapi baru terealisasi pada Pemerintahan Jokowi-JK.
"Program MRT yang sedang berjalan tentunya juga sudah pasti tidak dikemukakan sebagai terobosan dalam bidang transportasi," katanya.
Selain itu, Tol Laut yang sebenarnya merupakan 'revolusi' pembangunan Nusantara, menggerakan pembangunan yang setara dari ujung barat hingga ujung timur Indonesia.
"Pada akhirnya penilaian rakyatlah yang paling dapat diandalkan kebenarannya, salah satunya mungkin hasil survei yang mengungkapkan kepuasan terhadap Pemerintahan Jokowi-JK yang tinggi," ucap Nusyirwan. (Sumber: detik.com).
KOMENTAR