IndonesiaHerald.com, Jakarta - Kehadiran Presiden Joko Widodo pada operasi tangkap tangan (OTT) Polri di Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Selasa (11/10) justru memunculkan komentar miring. Sebab, presiden yang beken disapa dengan panggilan Jokowi itu dianggap sibuk melakukan pencitraan. Namun, politikus PDI Perjuangan yang juga Wakil Ketua Komisi III DPR Trimedya Pandjaitan meyakini langkah Jokowi bukan demi pencitraan. Dalam pengamatan Trimedya, presiden yang juga kader PDIP itu bukanlah figur yang jago soal pencitraan. "Banyak orang curiga ini upaya pencitraan dari Jokowi. Jokowi berbeda dari SBY yang jago pencitraan. Jokowi gak jago,” ujar Trimedya dalam diskusi bertajuk OTT Kemenhub RI antara Penegakan Hukum dan Pencitraan? di pressroom DPR, Kamis (13/10). Trimedya menegaskan, Jokowi lebih mementingkan kinerja ketimbang citra. ”Dia bekerja sesuai apa yang dia rasakan dan dia mau lakukan daripada berpikir soal pencitraan," katanya. Karenanya Trimedya menegaskan, langkah Jokowi mendatangi lokasi OTT di Kemenhub yang hanya menemukan barang bukti uang Rp 95 juta itu bukanlah pencitraan. Sebab, kata Trimedya, presiden yang didukung PDIP itu memang mau memperbaiki layanan publik. "Tapi ini soal tujuh reformasi hukum yang akan dilaunching pemerintah. Salah satunya pelayanan publik," tegasnya. (Sumber: jpnn.com).
$type=grid$meta=0$readmore=0$snippet=0$count=3$show=home
IndonesiaHerald.com, Jakarta - Kehadiran Presiden Joko Widodo pada operasi tangkap tangan (OTT) Polri di Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Selasa (11/10) justru memunculkan komentar miring. Sebab, presiden yang beken disapa dengan panggilan Jokowi itu dianggap sibuk melakukan pencitraan.
Namun, politikus PDI Perjuangan yang juga Wakil Ketua Komisi III DPR Trimedya Pandjaitan meyakini langkah Jokowi bukan demi pencitraan. Dalam pengamatan Trimedya, presiden yang juga kader PDIP itu bukanlah figur yang jago soal pencitraan.
"Banyak orang curiga ini upaya pencitraan dari Jokowi. Jokowi berbeda dari SBY yang jago pencitraan. Jokowi gak jago,” ujar Trimedya dalam diskusi bertajuk OTT Kemenhub RI antara Penegakan Hukum dan Pencitraan? di pressroom DPR, Kamis (13/10).
Trimedya menegaskan, Jokowi lebih mementingkan kinerja ketimbang citra. ”Dia bekerja sesuai apa yang dia rasakan dan dia mau lakukan daripada berpikir soal pencitraan," katanya.
Karenanya Trimedya menegaskan, langkah Jokowi mendatangi lokasi OTT di Kemenhub yang hanya menemukan barang bukti uang Rp 95 juta itu bukanlah pencitraan. Sebab, kata Trimedya, presiden yang didukung PDIP itu memang mau memperbaiki layanan publik.
"Tapi ini soal tujuh reformasi hukum yang akan dilaunching pemerintah. Salah satunya pelayanan publik," tegasnya. (Sumber: jpnn.com).

Category 6
/fa-signal/ TOP 7 In The WEEK$type=one$snipped=hide$show=home$readmore=0$snippet=0$author=0$comment
-
Soetantyo Moechlas. Photo Tribun IndonesiaHerald.com - Mukidi. Nama ini di mana-mana disebut. Cerita-cerita Humor segar mengisi group-gr...
-
Potret Sultan Syarif Kasim II di Istana Siak Sri Indrapura IndonesiaHerald.com, Riau - Liburan ke Siak akhir pekan ini, traveler bisa ...
-
IndonesiaHerald.com, Health - Kalau ditanya apa golongan darahnya orang-orang mungkin akan menjawab A, B, O, atau AB. Namun untuk Sara...
-
IndonesiaHerald, Pontianak - Masyarakat di sekitar Bandara Supadio Pontianak terkejut melihat pemandangan itu. Seorang wanita berambut...
-
IndonesiaHerald.com, Jakarta - Pasangan petahana Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat tetap unggul dibanding dua kandidat lainny...
-
IndonesiaHerald.com, Kendari - Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam sebagai tersangka dalam kasus ...
-
Indonesiaherald.com, Bogor - Intoleransi dan radikalisme di Indonesia dinilai kian masif kemunculannya. Menurut salah satu peserta dis...
-
Indonesiaherald.com, Jakarta - Pesan percakapan dalam aplikasi WhatsApp di platform iOS ternyata tak sepenuhnya bisa dihapus. Bahkan se...
-
Indonesiaherald.com, New Delhi - Seorang pemuda di India yang dinyatakan tewas setelah dipagut ular berbisa tiba-tiba terbangun sesaat se...
-
IndonesiaHerald.com, Jakarta - Komnas Perempuan menemukan ratusan peraturan daerah yang diskriminatif terhadap perempuan. Keberadaan perda-...
KOMENTAR