IndonesiaHerald.com, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla penuh dengan pencitraan dalam dua tahun ini. Menurut dia, hanya sedikit hasil kerja pemerintah yang dirasakan langsung oleh masyarakat. "Presiden harus berhenti pencitraan. Dua tahun ini adalah Presiden pencitraan," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/10/2016). Seharusnya, kata Fadli, Presiden berfokus pada hasil kerja. Jadi tidak hanya menggaungkan "kerja, kerja, kerja", tetapi tak menunjukkan hasil. "Contohnya, Presiden janji akan cetak dua hektar sawah, itu sampai mana? 50.000 puskesmas dalam lima tahun, sudah sampai mana? Mau buy back Indosat, sudah sampai mana? Mau buat Pertamina lebih hebat dari Petronas, sudah sampai mana? Banyak," kata dia. Secara umum, ia menilai pencapaian janji kampanye Jokowi-JK masih jauh. Dari segi ekonomi, sebagian masyarakat justru merasakan keadaan ekonomi semakin sulit, daya beli masyarakat masih rendah, dan mencari pekerjaan semakin sulit. "Pada dasarnya kehidupan semakin susah. Jarang menemukan kelompok masyarakat yang merasakan ada perbaikan di bidang ekonomi," tutur politisi Partai Gerindra itu. Fadli juga mengkritik kondisi di bidang politik. Ia melihat masih ada pihak-pihak yang ingin mendominasi dan melakukan penguasaan. "Kehidupan politik kita relatif kurang sehat karena beberapa parpol dipecah belah, ada jejak dari intervensi pemerintah sehingga kehidupan demokrasi kita malah diwarnai demokrasi yang diintervensi keinginan kekuasaan," tutup Fadli. (Sumber: Kompas.com).
$type=grid$meta=0$readmore=0$snippet=0$count=3$show=home
IndonesiaHerald.com, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla penuh dengan pencitraan dalam dua tahun ini.
Menurut dia, hanya sedikit hasil kerja pemerintah yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
"Presiden harus berhenti pencitraan. Dua tahun ini adalah Presiden pencitraan," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/10/2016).
Seharusnya, kata Fadli, Presiden berfokus pada hasil kerja. Jadi tidak hanya menggaungkan "kerja, kerja, kerja", tetapi tak menunjukkan hasil.
"Contohnya, Presiden janji akan cetak dua hektar sawah, itu sampai mana? 50.000 puskesmas dalam lima tahun, sudah sampai mana? Mau buy back Indosat, sudah sampai mana? Mau buat Pertamina lebih hebat dari Petronas, sudah sampai mana? Banyak," kata dia.
Secara umum, ia menilai pencapaian janji kampanye Jokowi-JK masih jauh. Dari segi ekonomi, sebagian masyarakat justru merasakan keadaan ekonomi semakin sulit, daya beli masyarakat masih rendah, dan mencari pekerjaan semakin sulit.
"Pada dasarnya kehidupan semakin susah. Jarang menemukan kelompok masyarakat yang merasakan ada perbaikan di bidang ekonomi," tutur politisi Partai Gerindra itu.
Fadli juga mengkritik kondisi di bidang politik. Ia melihat masih ada pihak-pihak yang ingin mendominasi dan melakukan penguasaan.
"Kehidupan politik kita relatif kurang sehat karena beberapa parpol dipecah belah, ada jejak dari intervensi pemerintah sehingga kehidupan demokrasi kita malah diwarnai demokrasi yang diintervensi keinginan kekuasaan," tutup Fadli. (Sumber: Kompas.com).
Category 6
/fa-signal/ TOP 7 In The WEEK$type=one$snipped=hide$show=home$readmore=0$snippet=0$author=0$comment
-
Soetantyo Moechlas. Photo Tribun IndonesiaHerald.com - Mukidi. Nama ini di mana-mana disebut. Cerita-cerita Humor segar mengisi group-gr...
-
Potret Sultan Syarif Kasim II di Istana Siak Sri Indrapura IndonesiaHerald.com, Riau - Liburan ke Siak akhir pekan ini, traveler bisa ...
-
IndonesiaHerald.com, Health - Kalau ditanya apa golongan darahnya orang-orang mungkin akan menjawab A, B, O, atau AB. Namun untuk Sara...
-
IndonesiaHerald.com, Kendari - Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam sebagai tersangka dalam kasus ...
-
Indonesiaherald.com, Bogor - Intoleransi dan radikalisme di Indonesia dinilai kian masif kemunculannya. Menurut salah satu peserta dis...
-
Indonesiaherald.com, Jakarta - Pesan percakapan dalam aplikasi WhatsApp di platform iOS ternyata tak sepenuhnya bisa dihapus. Bahkan se...
-
IndonesiaHerald.com, Jakarta - Pendekatan kekerasan dianggap tidak efektif dalam menangani aksi terorisme. Hal ini disampaikan oleh K...
-
IndonesiaHerald.com, Jakarta - Komnas Perempuan menemukan ratusan peraturan daerah yang diskriminatif terhadap perempuan. Keberadaan perda-...
-
IndonesiaHerald.com, Jakarta - Sekelompok akademisi mengajukan uji materi untuk mengubah pasal dalam KUHP agar mempidanakan homoseksual...
-
Mantan Ketua KPK Antasari Azhar. IndonesiaHerald.com, Jakarta - Presiden Jokowi telah mengabulkan permohonan grasi yang diajukan Antas...
KOMENTAR