IndonesiaHerald.com, Jakarta - Presiden Jokowi memberikan sambutan dalam pembukaan Rakernas Asosiasi DPRD Kabupaten se-Indonesia (Adkasi). Di depan para pimpinan dewan tingkat kabupaten itu, Jokowi juga meminta agar tak terlalu banyak bikin aturan.
"Kalau membuat Perda, buatlah Perda yang memberikan kemudahan masyarakat untuk berusaha. Jangan membuat Perda yang membebani. Saya berikan contoh, yang membebani itu seperti apa, misalnya peraturan mengenai distribusi daerah," kata Jokowi di JI Expo, Kemayoran, Jakarta, Selasa (30/8/2016).
Jokowi menilai, bila semua daerah membuat peraturan yang seperti itu maka investasi tak akan masuk. Jika tak ada investasi maka perputaran uang di wilayah itu akan terhambat dan hanya menggantungkan diri pada APBD.
Tidak adanya investasi juga membuat lapangan kerja baru sulit dibuka. Sudah barang tentu daya beli masyarakat akan turun apabila tidak ada pekerjaan.
"Kuncinya sekarang di investasi karena daya dukung APBN hanya 80 persen dari keseluruhan perputaran yang ada," sebut Jokowi.
Dia lalu menyebutkan mengenai alasan pemerintah menghapus 3.143 Perda yang dianggap menghambat perdagangan. Dia mengingatkan agar jangan sampai pemerintah daerah sendiri kesulitan bergerak maju lantaran terlilit oleh aturan yang dibuat sendiri.
"Membuat perda juga sedikit enggak apa-apa, tapi kualitasnya yang baik, yang mendongkrak kesejahteraan, ya mendongkrak ekonomi di daerah," pungkas Jokowi. (Sumber: detik.com).
IndonesiaHerald.com, Jakarta - Presiden Jokowi memberikan sambutan dalam pembukaan Rakernas Asosiasi DPRD Kabupaten se-Indonesia (Adkasi). Di depan para pimpinan dewan tingkat kabupaten itu, Jokowi juga meminta agar tak terlalu banyak bikin aturan.
"Kalau membuat Perda, buatlah Perda yang memberikan kemudahan masyarakat untuk berusaha. Jangan membuat Perda yang membebani. Saya berikan contoh, yang membebani itu seperti apa, misalnya peraturan mengenai distribusi daerah," kata Jokowi di JI Expo, Kemayoran, Jakarta, Selasa (30/8/2016).
Jokowi menilai, bila semua daerah membuat peraturan yang seperti itu maka investasi tak akan masuk. Jika tak ada investasi maka perputaran uang di wilayah itu akan terhambat dan hanya menggantungkan diri pada APBD.
Tidak adanya investasi juga membuat lapangan kerja baru sulit dibuka. Sudah barang tentu daya beli masyarakat akan turun apabila tidak ada pekerjaan.
"Kuncinya sekarang di investasi karena daya dukung APBN hanya 80 persen dari keseluruhan perputaran yang ada," sebut Jokowi.
Dia lalu menyebutkan mengenai alasan pemerintah menghapus 3.143 Perda yang dianggap menghambat perdagangan. Dia mengingatkan agar jangan sampai pemerintah daerah sendiri kesulitan bergerak maju lantaran terlilit oleh aturan yang dibuat sendiri.
"Membuat perda juga sedikit enggak apa-apa, tapi kualitasnya yang baik, yang mendongkrak kesejahteraan, ya mendongkrak ekonomi di daerah," pungkas Jokowi. (Sumber: detik.com).
KOMENTAR